SEMARANG, beritajateng.tv – DPD Partai Golkar Jawa Tengah masih menunggu penjelasan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Partai juga akan berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terkait langkah pendampingan hukum terhadap Anom.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Mohammad Saleh mengatakan, hingga kini pihaknya belum mengetahui secara rinci duduk perkara yang menjerat Anom.
“Kami belum tahu secara detailnya kasus Pemalang ini, sambil menunggu jumpa pers resmi dari KPK seperti apa duduk persoalannya,” kata Saleh saat beritajateng.tv hubungi melalui WhatsApp, Rabu, 29 Juli 2026 sore
Terkait kemungkinan pendampingan hukum terhadap Anom, Saleh mengatakan keputusan tersebut akan lebih dahulu dikonsultasikan dengan DPP Partai Golkar.
“Terkait persoalan pendampingan hukum kami akan konsultasikan dengan DPP Golkar,” ujarnya.
Saleh menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti perkara yang menjadi dasar OTT KPK terhadap Anom. Menurutnya, kasus tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Partai Golkar.
“Terkait OTT ini kami tidak tahu persis persoalannya, sehingga ini menjadi introspeksi bagi kami,” tandasnya.
BACA JUGA: Bupati Pemalang Tambah Daftar Kepala Daerah Jateng Kena OTT, Luthfi: Namanya Menungso, Menus-Menus Kakean Dosa
Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terkait dugaan penerimaan proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Anom merupakan kepala daerah yang diusung Partai Golkar pada Pilkada Pemalang 2024.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku prihatin. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah berulang kali melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi kepada kepala daerah, mulai dari pembekalan, pendampingan KPK, hingga penandatanganan pakta integritas.
“Kita prihatin sekali, karena tahapannya sudah saya sampaikan tadi, mulai dari retreat sudah dilakukan. Kemudian Korsupgah KPK sudah mengingatkan. Dari Deputi Pencegahan KPK juga sudah turun, kalau tidak salah sampai dua kali. MoU sudah, pakta integritas sudah. Bahkan kepala daerah sudah saya kumpulkan, handphone-nya saya suruh taruh di luar ruangan, dan sudah saya ajari secara langsung,” ujar Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 29 Juli 2026.
Namun, menurut Luthfi, berbagai upaya tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada integritas masing-masing individu.
“Tapi ya tetap saja, namanya menungso, menus-menus kakean dosa, ya tetap saja perbuatan itu terlaksanakan. Dan itu adalah tanggung jawab personal pelaku, bukan institusi. Ya sudah, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban untuk mengingatkan,” kata Luthfi.
BACA JUGA: Profil Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK, Pernah Ingatkan ASN Jauhi Korupsi
Kasus OTT Bupati Pemalang sendiri masih menunggu penjelasan resmi dari KPK. Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan operasi senyap tersebut terkait dugaan penerimaan proyek serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. (*)
Editor: Farah Nazila
