SEMARANG, beritajateng.tv – Perwakilan orang tua siswa SMP N 1 Semarang mengecam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng dan melanjutkan persoalan keabsahan piagam marching band ke PTUN.
Mereka berencaba melanjutkan kasus terkait anulir puluhan siswa SMPN 1 Semarang itu lantaran dugaan piagam yang diragukan keabsahannya berdasar keputusan Pj Gubernur Jateng.
Langkah hukum yang mereka ambil yakni membawa ke PTUN atas anulir Piagam marching band. Hal ini lantaran belum ada solusi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, terkait permasalahan kasus tersebut.
BACA JUGA: Video Pemprov Jawa Tengah Tolak Tuntutan Ganti Piagam Palsu, Ortu dan Siswa Histeris
Orang tua siswa bahkan sudah berkonsultasi ke pengacara terkait langkah hukum yang akan mereka lakukan. Indah salah satu orang tua siswa bersama perwakilan orang tua kompak mengecam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.
“Kita akan bawa ke PTUN untuk langkah hukum terakhir. Jika belum ada solusi. Kita juga sudah konsultasi ke pengacara,” kata Indah.
Dari konsultasi dengan pengacara, ada dugaan cacat hukum atas keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng yang menganulir 69 siswa dari SMP N 1 Semarang pada PPDB SMA/SMK itu.
“Tentu sebagai orang tua kami tidak menerima, karena ini melukai perasaan kami dan anak-anak kami,” keluhnya.
Sebut Anulir Piagam Tidak Fair
Adapun sanksi berupa penganuliran siswa ini menurut dia tidak fair. Ini karena belum ada keputusan dari pengadilan terkait status piagam, sehingga keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
“Kenapa belum ada keputusan hukum atau kekuatan hukum tapi anak anak sudah mendapatkan sanksi dari peristiwa. Apalagi proses masih pengumpulan data dan belum ada pengadilan,” ujarnya.
Pihak orang tua, kata dia, baru mengetahui piagam yang mereka gunakan untuk mendaftar PPDB ini bermasalah pada hari terakhir pelaksanaan PPDB. Dari informasi yang ada status dari piagam ini ada yang mempermasalahkan.
