SEMARANG, beritajateng.tv – Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat di Jawa Tengah mendapat respons dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Ia menegaskan Pemerintah Kota Semarang akan mengikuti kebijakan tersebut setelah ada instruksi resmi dari pemerintah provinsi.
“Kami menunggu surat resminya. Kalau itu menjadi perintah, tentu akan kami laksanakan,” ujar Agustina.
Menurutnya, esensi dari kebijakan tersebut bukan semata-mata soal bekerja dari rumah. Melainkan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak yang menurutnya semakin krusial.
“Yang paling penting sebenarnya bukan WFH-nya, tapi bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan BBM. Itu yang akan kami bahas lebih lanjut,” jelasnya.
Agustina menilai konsep work from anywhere lebih relevan dibandingkan sekadar bekerja dari rumah. Dengan sistem ini, ASN tetap bisa produktif tanpa harus selalu datang ke kantor, selama kinerja tetap terjaga.
“Kalau terus di rumah juga tidak sehat. Bisa bekerja dari mana saja, yang penting tidak selalu ke kantor dan bisa mengurangi penggunaan BBM,” katanya.
Ia menambahkan, langkah efisiensi energi bisa dengan berbagai cara. Mulai dari pembatasan penggunaan kendaraan pribadi hingga mendorong penggunaan transportasi alternatif.
BACA JUGA: Sambangi Wali Kota Semarang Terdahulu, Agustina Serap Masukan untuk Pembangunan
Menanggapi anjuran Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang mendorong ASN untuk bersepeda atau jogging, Agustina menyebut hal tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing pegawai.
“Jika ASN yang rumahnya dekat-dekat sih iya tidak masalah. Kalau seperti aku, rumahku di Banyumanik. Terus kantorku di Jalan Pemuda, aku disuruh naik sepeda ya bisa turun. Pulangnya piye? Twmen-temen itu bilang, “Bu, kalau enggak bisa ditumpakin, sepedanya digotong aja.” Wah, lah luwih parah toh. Mungkin lebih ke angkutan umum ini,” ujar Agustina.
Menurut dia, jika jarak tempuh ASN jauh, tentu harus realistis. Alternatifnya bisa menggunakan transportasi umum. Ia juga menyinggung pentingnya peningkatan kualitas layanan transportasi publik agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.
