SEMARANG, beritajateng.tv – Purbaya Yudi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Namun, belum sehari menjabat, pernyataannya langsung menimbulkan polemik.
Dalam konferensi pers usai serah terima jabatan, ia menyebut 17+8 tuntutan rakyat hanya berasal dari kelompok kecil masyarakat.
Pengamat politik Hersubeno Arief melalui kanal YouTube-nya, Hersubeno Point, pada Selasa, 9 September 2025 menyoroti sikap Purbaya yang dianggap sembrono.
“Jawaban Pak Menko dalam hitungan jam setelah menjabat memang mengejutkan. Ia terkesan menyederhanakan persoalan, bahkan terkesan jumawa,” ucap Hersubeno.
BACA JUGA: Gantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa Kena Amuk Netizen Gegara Arogan
Purbaya berpendapat, jika ekonomi tumbuh 6 hingga 7 persen, masyarakat akan fokus bekerja dan menikmati hasil sehingga protes otomatis berhenti. Pernyataan itu, menurut Hersubeno, berbahaya.
“Ia menganggap masalah utama hanya soal ekonomi. Padahal unjuk rasa besar melibatkan mahasiswa, buruh, hingga diaspora yang hidupnya [bahkan] sudah enak,” kata Hersubeno.
Kontroversi makin ramai ketika unggahan anak Purbaya, Yudo Sadewa, beredar di media sosial. Yudo menuding Sri Mulyani sebagai agen CIA. Meski unggahan itu cepat hilang, publik telanjur geger.
Hersubeno menilai langkah itu memperburuk citra sang menteri. “Ini yang lebih parah bukan hanya Purbayanya yang membuat blunder. Tapi anaknya juga ikut-ikutan blunder dengan menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA yang menyamar sebagai menteri,” tegasnya.
BACA JUGA: Sri Mulyani Diganti saat Reshuffle Kabinet Merah Putih, Netizen Heboh: Welcome IDR Melemah
Purbaya juga menilai pelemahan IHSG saat pelantikannya hanya fenomena transisi. Ia percaya pasar akan pulih dalam waktu singkat. Namun, Hersubeno mengingatkan optimisme berlebihan dapat berisiko.
“Publik sudah tidak percaya dengan pertumbuhan 5,2 persen. Lalu tiba-tiba dijanjikan 6 sampai 7 persen, dari mana hitungannya?” ujarnya.
Hersubeno menambahkan, posisi Menteri Keuangan sangat sensitif; salah ucap bisa berdampak pada kepercayaan publik dan pasar.
“Kalau cara berpikir pejabat seperti ini, nanti muncul sikap represif. Ekonomi naik, rakyat masih demo, lalu dianggap aneh,” jelasnya. (*)
