SEMARANG, beritajateng.tv – Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan ujung tombak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pemutakhiran hingga pendaftaran pemilih.
Tentunya, kehadiran Pantarlih menjadi sangat penting. Sebab, tugasnya berkaitan erat dengan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang.
Tersisa 267 hari lagi menuju Pemilu serentak yang jatuh pada Rabu, 14 Februari 2024. Namun, pemutakhiran data pemilih ini masih menjadi sorotan hingga kini.
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh juga turut mengkritisi hal tersebut. Ia memaparkan bahwa saat ini ada 2 (dua) temuan di lapangan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih.
“Beberapa hal memang yang coba kami kritisi. Pertama, pendataan pemilih yang di hari H itu dia berusia 17 tahun atau pemilih pemula. Bagaimana sih upaya KPU dalam hal ini. Karena kami harus menjamin bahwa mereka ini bisa terdata dengan baik,” ungkap Saleh saat menghadiri acara televisi bertajuk Aspirasi Jawa Tengah, Selasa (23/5/2023).
Kekhawatiran Ketua Komisi yang menaungi bidang pemerintahan tersebut bukanlah tanpa alasan. Sebab, ada jeda waktu saat sekolah-sekolah mengalami libur panjang saat pandemi Covid-19 melanda. Hal ini membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak dapat mendata pemilih pemula yang mayoritas merupakan siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut.
“Karena memang selama Covid-19 ini dari Dukcapil kan memang ada kendala. Dukcapil selama Covid-19 itu jarang ke sekolah, bahkan tidak ke sekolah karena sekolahnya libur,” imbuhnya.
Pemilih Pemula dan Orang Meninggal Dunia Jadi Masalah Pemutakhiran Data Pemilih
Saleh ingin permasalahan pemilih pemula yang akan menginjak usia 17 tahun pada saat 14 Februari 2024 ini nanti mendapat perhatian khusus oleh KPU. Hal ini lantaran jumlah pemilih pemula sangat besar.
Tidak hanya soal pemilih pemula yang akan menginjak usia 17 tahun, Saleh juga menyoroti soal orang yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih. Menurut keterangannya, kasus ini cukup sering terjadi lantaran ada kabupaten/kota yang tidak langsung memberikan akta kematian pada saat orang yang bersangkutan telah meninggal dunia.
“Permasalahan kedua itu orang yang meninggal dunia, karena masih juga terdaftar. Ada kabupaten/kota yang begitu meninggal langsung dikasih akta, tetapi ada kabupaten/kota yang tidak langsung dipreses. Jadi masih banyak yang meninggal itu jadi pemilih,” ungkapnya.
Temuan tersebut juga sangat riskan selama proses Pemilu 2024 nanti berlangsung, terutama pasca pemilihan berlangsung.
“Ini jangan sampai kita ribut setelah selesai Pemilu. Kan kebanyakan orang selesai Pemilu baru ribut. Oh ini orang meninggal ada dua puluh ribu, nanti itu jadi objek sengketa di MK seperti itu,” tandas Saleh.
“Maka kami dari Komisi A selalu bertanya ke KPU. Berapa orang yang meninggal yang sudah terdata, dan itu dikasih checklist dan dilaporkan. Ada isu di masyarakat bahwa beberapa kabupaten/kota itu sengaja membiarkan orang meninggal ini biar nanti mencapai. Misalnya oh ini satu juta kurang nih, biar saya bisa 50 anggota DPRDnya,” imbuhnya.
Turut hadir dalam acara Aspirasi Jawa Tengah dengan tema Mencari Pemilih Cerdas di Tahun Politik, Ketua KPU Jateng Paulus Widiyantoro menanggapi terkait temuan yang menjadi sorotan Komisi A tersebut.
Pensiunan TNI atau Polri Tetap Terdaftar Sebagai Pemilih
Saat disinggung terkait pemilih pemula, Paulus memaparkan bahwa meskipun saat ini belum genap usia 17 tahun, pemilih pemula tetap akan terdaftar sebagai pemilih jika telah memasuki usia yang disyaratkan. Tak hanya itu, Paulus juga memastikan bahwa TNI atau Polri yang sudah pensiun per tanggal 14 Februari 2024 mendatang akan terdaftar sebagai pemilih.
“Pemilih pemula itu pada saat 14 Februari umurnya 17 tahun. Walau sekarang belum genap 17, yang penting saat 14 Februari nanti ia sudah berumur 17 tahun. Kita juga menambahkan TNI Polri yang pensiunnya tanggal 14 Februari, itu sudah boleh memilih, karena saat pada hari H beliau sudah sipil,” papar Paulus.
Sebagai langkah preventif, Paulus mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek data mereka agar terdaftar secara pasti sebagai pemilih pada pesta demokrasi mendatang.
“Lapor pada petugas nanti akan dimasukkan ke daftar pemilih. KPU sudah meluncurkan cek DPT online, tinggal masukan nama dan NIK, cek di TPS mana desa apa,” terangnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
