SEMARANG, beritajateng.tv — Pemerintah mempersiapkan penanganan jangka pendek (darurat) dan jangka panjang atas jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Langkah tersebut merupakan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Semarang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Hal itu Kepala BNPB Suharyanto sampaikan saat meninjau lokasi dan melakukan rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekda Jawa Tengah Sumarno, Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto, di Kota Semarang pada Selasa, 19 Mei 2026.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Siapkan Relokasi Ratusan Santri Ponpes Tlogowungu Pati, Ada Anak Yatim Piatu
Menurut Suharyanto, banjir yang terjadi sudah tertangani dan sudah surut. BBWS Pemali-Juana sudah mengambil langkah darurat dengan menutup sumber banjir. Tanggul jebol sudah tertangani sementara, setelah itu nanti akan tertangani secara permanen.
“Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di tempat yang sama,” katanya.
Walakin, semua masyarakat terdampak bencana telah tertangani dengan baik. Masyatakat yang mengungsi di rumah keluargnya telah tercukupi kebutuhan dasarnya.
“Pemprov Jateng dan Pemkot sudah memberikan bantuan. Kami juga secara simbolis memberikan bantuan awal untuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih dan sebagainya. Nanti kalau kurang akan kita tambah,” ujarnya.
Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, langkah berikutnya adalah menyiapkan hunian masyarakat. Pascarapat ini nanti Walikota Semarang akan menentukan titik lokasi dan menghitung kebutuhan untuk hunian. Pembangunan hunian sementara (Huntara) akan BNPB lakukan, sudah banyak contohnya di daerah lain di Jawa Tengah. Bagi warga yang tidak mau tinggal di huntara nanti akan didata dan diberikan bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap jadi.
“Baru kemudian pikirkan soal hunian tetap. Khususnya bagi masyarakat yang sudah tidak bisa tinggal di tempat semula, karena berpotensi terdampak bencana serupa,” jelas Suharyanto.
