SEMARANG, beritajateng.tv — Pemerintah mempersiapkan penanganan jangka pendek (darurat) dan jangka panjang atas jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Langkah tersebut merupakan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Semarang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Hal itu Kepala BNPB Suharyanto sampaikan saat meninjau lokasi dan melakukan rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekda Jawa Tengah Sumarno, Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto, di Kota Semarang pada Selasa, 19 Mei 2026.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Siapkan Relokasi Ratusan Santri Ponpes Tlogowungu Pati, Ada Anak Yatim Piatu
Menurut Suharyanto, banjir yang terjadi sudah tertangani dan sudah surut. BBWS Pemali-Juana sudah mengambil langkah darurat dengan menutup sumber banjir. Tanggul jebol sudah tertangani sementara, setelah itu nanti akan tertangani secara permanen.
“Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di tempat yang sama,” katanya.
Walakin, semua masyarakat terdampak bencana telah tertangani dengan baik. Masyatakat yang mengungsi di rumah keluargnya telah tercukupi kebutuhan dasarnya.
“Pemprov Jateng dan Pemkot sudah memberikan bantuan. Kami juga secara simbolis memberikan bantuan awal untuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih dan sebagainya. Nanti kalau kurang akan kita tambah,” ujarnya.
Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, langkah berikutnya adalah menyiapkan hunian masyarakat. Pascarapat ini nanti Walikota Semarang akan menentukan titik lokasi dan menghitung kebutuhan untuk hunian. Pembangunan hunian sementara (Huntara) akan BNPB lakukan, sudah banyak contohnya di daerah lain di Jawa Tengah. Bagi warga yang tidak mau tinggal di huntara nanti akan didata dan diberikan bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap jadi.
“Baru kemudian pikirkan soal hunian tetap. Khususnya bagi masyarakat yang sudah tidak bisa tinggal di tempat semula, karena berpotensi terdampak bencana serupa,” jelas Suharyanto.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya sudah memiliki Standart Operational Procedure (SOP) terkait penanganan bencana. Mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, sampai provinsi. Jika terjadi bencana, seluruh dinas yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah langsung turun untuk respons cepat sesuai tupoksinya.
“Seperti yang hari ini berlangsung di sekitar Sungai Plumbon. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi melalui program Speling, kemudian Dinas Ketahanan Pangan turun memberikan bantuan bahan pokok penting, Dinas PUPR memberikan bantuan alat,” katanya.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Fokus Pariwisata di 2027, Gus Yasin: Kita Dorong Seribu Desa Wisata dan Content Creator
Bantuan Pemprov Jateng yang diberikan secara simbolis oleh Ahmad Luthfi bernilai total Rp124 juta. Rinciannya adalah logistik makanan dan non permakanan senilai Rp10,096 juta dari BPBD; Logistik makanan dan non permakanan senilai Rp73,039 juta dari Dinas Sosial; Bantuan 1 ton beras dan 500 bungkus mi mocaf senilai Rp15,75 juta dari Dinas Ketahanan Pangan; Paket obat-obatan senilai Rp11,77 juta, dan layanan dokter spesialis keliling (Speling) dari Dinas Kesehatan; tas dan peralatan sekolah senilai Rp13,35 juta dari Dinas Pendidikan. (*)
Editor: Farah Nazila
