“Jadi gubernur juga harus memantau, benar apa tidak teman-teman dari ASN itu taat. Sama seperti anak sekolah yang belum boleh membawa kendaraan tapi tetap saja ada yang bawa secara diam-diam,” tegasnya.
Dari sisi kesiapan, Organda Kota Semarang mengaku telah siap menghadapi potensi peningkatan jumlah penumpang dari kalangan ASN. Bahkan, kondisi ini harapannya dapat menghidupkan kembali aktivitas angkutan umum di daerah.
“Jadi teman-teman di daerah itu boleh bilang angkudesnya atau angkotnya banyak jalannya dan ekonomi mereka bisa kembali membaik dari sebelumnya,” katanya.
Terkait kelayakan armada, Bambang mengakui kondisi angkutan umum sempat terdampak akibat sepinya penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Namun, ia memastikan armada yang ada masih layak beroperasi.
“Namun untuk menyambut ini semua saya katakan masih tetap layak untuk melayani. Jadi nanti kan ending-nya teman-teman kita itu bisa memperbarui karena adanya perputaran ekonomi,” katanya.
Ia juga menilai peningkatan jumlah penumpang ASN berpotensi memperbaiki ketepatan waktu layanan, mengingat rute perjalanan ASN yang relatif tetap.
BACA JUGA: BKD Jateng Pastikan WFH Tetap dalam Pengawasan, ASN Layanan Publik Tetap Masuk Enam Hari
Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengemudi akan menjadi perhatian berikutnya. Organda berencana mendorong pelatihan bagi para sopir seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan.
“Karena bagaimanapun ASN juga ada tuntutan untuk tepat waktu di tempat kerjanya masing-masing,” katanya.
Terkait tarif, Bambang menegaskan tidak akan ada kenaikan tanpa persetujuan resmi dari Dinas Perhubungan. Ia bahkan memastikan akan ada sanksi tegas bagi yang melanggat.
“Saya jamin tidak ada yang berani menaikan selama Dinas Perhubungan Kota belum memberikan tarif resmi. Karena ancaman menaikan tanpa ada pemberitahuan dulu dari dinas terkait, sanksinya adalah pencabutan ijin trayek,” jelasnya.
