SEMARANG, beritajateng.tv – Ajakan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum mendapat dukungan dari DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang.
Kebijakan ini dinilai tidak hanya mendorong efisiensi energi, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali sektor angkutan umum yang sempat lesu.
Ketua DPC Organda Kota Semarang, Bambang Pranoto Purnomo, menilai langkah tersebut bisa berdampak langsung terhadap perbaikan ekonomi para pelaku usaha transportasi darat.
“Kami sangat mendukung atas himbauan Pak Gubernur untuk memakai angkutan publik. Karena ini nantinya sangat berdampak sama temen-temen penguasaha dari Organda dan bisa memperbaiki ekonomi mereka,” ujarnya saat beritajateng.tv konfirmasi pada Jumat, 3 April 2026.
BACA JUGA: Pemkab Semarang Siapkan Aturan WFH ASN: Wajib Presensi Tiga Kali Sehari via Aplikasi
Meski demikian, dampak kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan di lapangan. Bambang menyebut lonjakan jumlah penumpang belum signifikan, mengingat imbauan tersebut masih tergolong baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya ASN.
Ia juga menyinggung pengalaman kebijakan serupa pada masa Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Saat itu, ASN sempat diimbau menggunakan transportasi umum setiap hari Jumat, namun implementasinya dinilai belum optimal.
“Sampai saat ini belum, karena himbauan itu juga baru saja keluar. Coba saya nanti monitor teman-teman di lapangan. Dan kebijakan seperti ini sudah pernah terjadi di era walikota Pak Hendi, sama juga hari Jumat para ASN dihimbau untuk menggunakan angkutan umum tapi ada juga ASN yang nakal, masih menggunakan kendaraan pribadi dan diparkir di mal atau tempat yang dekat dengan kantor, kemudian dia ke kantornya naik ojek,” ungkapnya.
Organda Kota Semarang: Pemprov Jateng Harus Konsisten Awasi Kebijakan ASN Naik Transportasi Umum
Belajar dari pengalaman tersebut, Organda berharap pemerintah provinsi tidak hanya berhenti pada imbauan, tetapi juga melakukan pengawasan secara konsisten agar kebijakan berjalan efektif.
