SEMARANG, beritajateng.tv – Ajakan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum mendapat dukungan dari DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang.
Kebijakan ini dinilai tidak hanya mendorong efisiensi energi, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali sektor angkutan umum yang sempat lesu.
Ketua DPC Organda Kota Semarang, Bambang Pranoto Purnomo, menilai langkah tersebut bisa berdampak langsung terhadap perbaikan ekonomi para pelaku usaha transportasi darat.
“Kami sangat mendukung atas himbauan Pak Gubernur untuk memakai angkutan publik. Karena ini nantinya sangat berdampak sama temen-temen penguasaha dari Organda dan bisa memperbaiki ekonomi mereka,” ujarnya saat beritajateng.tv konfirmasi pada Jumat, 3 April 2026.
BACA JUGA: Pemkab Semarang Siapkan Aturan WFH ASN: Wajib Presensi Tiga Kali Sehari via Aplikasi
Meski demikian, dampak kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan di lapangan. Bambang menyebut lonjakan jumlah penumpang belum signifikan, mengingat imbauan tersebut masih tergolong baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya ASN.
Ia juga menyinggung pengalaman kebijakan serupa pada masa Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Saat itu, ASN sempat diimbau menggunakan transportasi umum setiap hari Jumat, namun implementasinya dinilai belum optimal.
“Sampai saat ini belum, karena himbauan itu juga baru saja keluar. Coba saya nanti monitor teman-teman di lapangan. Dan kebijakan seperti ini sudah pernah terjadi di era walikota Pak Hendi, sama juga hari Jumat para ASN dihimbau untuk menggunakan angkutan umum tapi ada juga ASN yang nakal, masih menggunakan kendaraan pribadi dan diparkir di mal atau tempat yang dekat dengan kantor, kemudian dia ke kantornya naik ojek,” ungkapnya.
Organda Kota Semarang: Pemprov Jateng Harus Konsisten Awasi Kebijakan ASN Naik Transportasi Umum
Belajar dari pengalaman tersebut, Organda berharap pemerintah provinsi tidak hanya berhenti pada imbauan, tetapi juga melakukan pengawasan secara konsisten agar kebijakan berjalan efektif.
“Jadi gubernur juga harus memantau, benar apa tidak teman-teman dari ASN itu taat. Sama seperti anak sekolah yang belum boleh membawa kendaraan tapi tetap saja ada yang bawa secara diam-diam,” tegasnya.
Dari sisi kesiapan, Organda Kota Semarang mengaku telah siap menghadapi potensi peningkatan jumlah penumpang dari kalangan ASN. Bahkan, kondisi ini harapannya dapat menghidupkan kembali aktivitas angkutan umum di daerah.
“Jadi teman-teman di daerah itu boleh bilang angkudesnya atau angkotnya banyak jalannya dan ekonomi mereka bisa kembali membaik dari sebelumnya,” katanya.
Terkait kelayakan armada, Bambang mengakui kondisi angkutan umum sempat terdampak akibat sepinya penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Namun, ia memastikan armada yang ada masih layak beroperasi.
“Namun untuk menyambut ini semua saya katakan masih tetap layak untuk melayani. Jadi nanti kan ending-nya teman-teman kita itu bisa memperbarui karena adanya perputaran ekonomi,” katanya.
Ia juga menilai peningkatan jumlah penumpang ASN berpotensi memperbaiki ketepatan waktu layanan, mengingat rute perjalanan ASN yang relatif tetap.
BACA JUGA: BKD Jateng Pastikan WFH Tetap dalam Pengawasan, ASN Layanan Publik Tetap Masuk Enam Hari
Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengemudi akan menjadi perhatian berikutnya. Organda berencana mendorong pelatihan bagi para sopir seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan.
“Karena bagaimanapun ASN juga ada tuntutan untuk tepat waktu di tempat kerjanya masing-masing,” katanya.
Terkait tarif, Bambang menegaskan tidak akan ada kenaikan tanpa persetujuan resmi dari Dinas Perhubungan. Ia bahkan memastikan akan ada sanksi tegas bagi yang melanggat.
“Saya jamin tidak ada yang berani menaikan selama Dinas Perhubungan Kota belum memberikan tarif resmi. Karena ancaman menaikan tanpa ada pemberitahuan dulu dari dinas terkait, sanksinya adalah pencabutan ijin trayek,” jelasnya.
Berdasarkan data Organda Kota Semarang, saat ini terdapat sekitar 800 unit angkot, 260 armada Trans Semarang, dan 70 taksi konvensional yang masih beroperasi. Angka ini menurun drastis daripada sebelum pandemi Covid-19, di mana jumlah angkot mencapai lebih dari 5.000 unit dan taksi sekitar 1.300 unit.
Penurunan tersebut tidak lepas dari maraknya transportasi online serta tingginya kepemilikan kendaraan pribadi yang berdampak besar pada keberlangsungan angkutan umum.
“Dampaknya luar biasa bagi transportasi angkutan umum,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
