SEMARANG, beritajateng.tv – Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terkait ‘iuran kebersamaan’ dalam kasus korupsi yang menyeret Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita).
Dalam dakwaannya, JPU menyebut jika tradisi pemotongan insentif pegawai Pemerintah Kota Semarang telah berlangsung sejak kepemimpinan sebelumnya.
Selama dua bulan menjabat sebagai Walikota Semarang, Agustina mengaku tidak melihat adanya tradisi tersebut.
BACA JUGA: Video Pengacara Mbak Ita Seret Kepala Bapenda Kota Semarang
“Saya nggak lihat ada tradisi iuran diberikan kepada walikota. Atau mungkin berhenti ketika terjadi kasus itu. Dua bulan saya jadi walikota belum dapat info,” papar Agustina.
Kendati demikian, Agustina mengatakan akan mengecek ke organisasi pemerintah daerah (OPD) yang berkaitan.
Jikapun ada iuran, menurut Agustina, itu untuk kegiatan internal OPD misalnya untuk bakti sosial, gerakan orang tua asuh, atau gerakan pemberian bantuan lainnya yang menjadi inisiasi OPD. Ada pula iuran atas nama Korpri.
