SOLO, beritajateng.tv – Imbas huru-hara LPG 3 kilogram yang meramaikan masyarakat belum lama ini, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi sebelum menerapkan suatu kebijakan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM RI sempat melarang pengecer menjual LPG 3 kilogram. Alhasil, kebijakan itu menimbulkan kelangkaan tabung melon di masyarakat, lantaran stok di pangkalan habis terjual.
Meskipun aturan terbaru memperbolehkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kilogram, Sumanto tetap meminta agar tak ada lagi kejadian serupa, yakni dengan melakukan sosialisasi secara mantap sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Kalau ada kebijakan baru, harus disosialisasikan. Jangan mendadak penerapannya, biar tidak goncang,” ungkap Sumanto dalam tayangan Aspirasi Jateng TATV, Selasa, 11 Februari 2025 malam.
BACA JUGA: Keluh Kesah Pangkalan Elpiji 3 Kilogram di Semarang, Minta Tambahan Kuota hingga Untung Tak Seberapa
Selain itu, Sumanto menyebut LPG merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat. Alasannya, kata dia, mayoritas warga menjadikan LPG sebagai satu-satunya sarana untuk memasak.
“Kalau ada gejolak, tidak ada alternatif lain, apalagi di perkotaan. Di desa saja walaupun banyak kayu tapi sudah tidak terpakai, karena masak pakai kayu perlu persiapan,” ungkap Sumanto.
Oleh sebab itu, pemerintah dan warga mesti melirik alternatif lain pengganti LPG untuk mengantisipasi kelangkaan gas tersebut di masa mendatang. Salah satu upaya yang ia sebut yaitu dengan menggunakan biogas.
“Sudah ada embrio, namanya biogas. Itu harus dikembangkan, supaya alternatif itu bisa menjangkau masyarakat luas,” terang dia.
Ketua DPRD Jateng dorong pemerintah gandeng universitas riset alternatif LPG
Sumanto pun turut meminta peran pemerintah untuk menggandeng perguruan tinggi guna melakukan riset terhadap energi alternatif pengganti LPG.
“Bagaimana pemerintah, universitas, itu harus melakukan riset. Kalau dikembangkan, nanti alternatif ini lebih murah dari subsisidi atau dari harga LPG yang ada. Saya kira masyarakat akan beralih ke situ,” pungkas Sumanto.
Sementara itu, Kepala Cabang ESDM Wilayah Surakarta, Abdul Haris, menyebut tak ada kelangkaan LPG di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Pakar Ekonomi Ungkap Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Bakalan Lama: Butuh Waktu untuk Kembali Normal
Dalam kesempatan itu, Haris merinci jumlah agen LPG PSO atau agen LPG subsidi sejumlah 807, agen LPG nonsubsidi sejumlah 128 agen. Sementara ada 59.569 pangkalan subdisi dan 16.927 pangkalan nonsubsidi.
“Secara jumlah sudah banyak, cuma keberadaan pangkalan kurang menyebar. Di satu daerah ada 20, 15, di sisi lain ada kelurahan yang gak punya pangkalan. Tempat kami di Boyolali di Sindon, gak ada satu pun pangkalan,” ungkap Haris.
Perihal energi alternatif, Haris pun mendukung gagasan Sumanto. Pihaknya mengaku sudah melakukan berbagai inovasi untuk mendongkrak biogas di berbagai wilayah Jawa Tengah, utamanya di kalangan peternak.
“Di Karanganyar, Sragen, kami kembangkan biogas. Kami manfaatkan kotoran ternak sapi; ada ribuan peternak yang punya sapi, itu jadi tabungan mereka. Kami ubah mindset mereka untuk ubah kotoran sapi jadi biogas, gasnya diambil untuk masak, kotoran yang terbuang nanti bisa dipakai buat pertanian,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
