“Gaji UMR, pembinaan, pemberdayaan, kerja 8 jam sehari, THR, libur, kalau dia macem-macam ya pecat. Dan itu berhasil di Jakarta di jaman Ahok,” ucapnya.
Preman dan oknum pejabat kuasai lahan parkir
Lebih lanjut, Djoko menyoroti pengelolaan lahan parkir yang selama ini masih di kuasai oleh preman, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), oknum pejabat, hingga oknum anggota DPRD.
Hasilnya, potensi PAD ratusan miliar dari retribusi parkir hangus dan tak pernah optimal masuk ke pemerintah daerah.
“Parkir sekarang masih di kuasai oknum LSM yang bekerjasama dengan oknum pejabat dan oknum DPRD, mau sampai kapan seperti ini terus. Ini tugas walikota yang baru,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, Gama Ekawira Arga Nugraha, menuturkan jika target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp25 miliar di tahun 2024 belum tercapai. Hal itu karena beberapa kendala. Salah satunya belum maksimalnya sistem zonasi.
BACA JUGA: Dinas Perhubungan Bakal Tambah Titik Parkir Elektronik di Semarang, Ada Zonasi dengan Tarif Berbeda
Meski target tak tercapai, Pemkot Semarang justru menaikkan target retribusi parkir sebesar Rp285 juta menjadi Rp25,285 miliar di tahun 2025.
“Target retribusi parkir tahun 2024 sebesar Rp25 milliar. Tapi kami hanya dapat sekitar 20 persen,” ungkap Gama. (*)
Editor: Farah Nazila
