SEMARANG, beritajateng.tv – Pengurangan angka kemiskinan masih jadi fokus Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025.
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkap perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu yang diamanatkan kepada Dinas Sosial Jawa Tengah.
Imam menyebut DTKS berhubungan erat dengan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Pasalnya, DTKS menjadi dasar untuk OPD atau Dinas lainnya turun tangan atau intervensi untuk mengentaskan angka kemiskinan.
Namun, kata Imam, DTKS hanya memuat 19 indikator umum saja meliputi nama, alamat, dan tempat tinggal.
BACA JUGA: Luthfi-Yasin Mulai Catat Janji-janji Selama Kampanye, Fokus Entaskan Kemiskinan
Dinas Sosial memiliki Data Terpadu (DT) Jawa Tengah dengan 46 indikator yang lebih lengkap. Hal itu, kata Imam, mampu membantu Dinas lain untuk intervensi penurunan angka kemiskinan.
“Jadi ada sekitar 27 indikator lagi. Apa saja? Rumahnya sudah listrik apa tidak, sudah layak apa tidak, sudah ada jamban atau belum, ada anak putus sekolah atau enggak, ada akses air bersih atau enggak,
Itu dijadikan OPD untuk intervensi,” jelas dia.
Sebagai contoh, Imam menyebut Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang ingin membenarkan rumah tidak layak huni (RTLH), tentu membutuhkan data yang valid dari Dinas Sosial.
“Misalkan lagi, Dinas Kesehatan mau intervensi soal jamban, bener gak rumah Bu Siti misalnya gak punya jamban, datanya ada di saya [Dinas Sosial]. Otomatis kami punya tanggung jawab untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng,” tegas dia.
Meski di atas kemiskinan nasional, Imam sebut tren penurunan kemiskinan di Jateng luar biasa
Lebih lanjut, Imam menyebut angka kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2023 berdasarkan data BPS per Maret 2024 masih berada di dua digit alias 10,47 persen. Dengan mayoritas indikator ada di infrastruktur, seperti RTLH, tak ada jamban, akses air bersih, dan listrik.
