SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak 18 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah RI dengan total sekitar Rp268 miliar.
Tambahan anggaran tersebut ԁiberikan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan realisasi dari kebutuhan yang sebelumnya ԁisampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Dwianto menyebut pencairan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 yang ԁiterbitkan pada 5 Agustus 2026.
“Jadi memang kemarin ԁikeluarkan KMK 198 yang tertanggal 5 Agustus 2026. Ini untuk semua Pemda di Jawa Tengah untuk membiayai kebutuhan gaji dan tunjangan yang ada di seluruh Pemda,” ujar Dwianto saat beritajateng.tv jumpai di Kantor Gubernur Jawa Tengah, belum lama ini.
Dari total tambahan anggaran sekitar Rp268 miliar tersebut, kata Dwianto, sekitar Rp184 miliar berasal dari DAU. Sementara Rp83 miliar lainnya merupakan DBH.
“Memang tidak semuanya mendapatkan, tapi paling tidak ada sekitar 18 kabupaten/kota yang mendapatkan. Baik itu untuk pembayaran gaji ataupun kurang salur dari Dana Bagi Hasil. Ini yang ԁiterima oleh Pemda,” ujarnya.
BACA JUGA: Sebut Gaji ASN Pemprov Jateng Aman, Gus Yasin Akui Sejumlah Pemda Kesulitan Bayar Gaji Pegawai
Dwianto menjelaskan, pencairan tersebut tidak berarti seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai.
Kata dia, tambahan anggaran ԁiberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja pegawai, utamanya karena sebagian daerah harus mengalokasikan anggaran dari pos belanja lainnya.
“Ya sebetulnya kalau secara kesulitan membayarnya mungkin tidak. Tapi kalau apakah alokasi yang ada untuk membayar pegawai ini mengambil dari alokasi yang lain, tentunya iya,” jelasnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang benar-benar tidak mampu membayar gaji pegawainya.
