SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov masih aman meski pemerintah pusat mengungkap ratusan pemerintah daerah berpotensi kekurangan anggaran akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut sekitar 490 pemerintah daerah di Indonesia berpotensi membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai dan membiayai kebutuhan operasional minimum.
Merespons hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan bahwa Jawa Tengah telah menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat terkait kondisi keuangan daerah.
“Semua gubernur, termasuk Jawa Tengah, juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengkaji itu semua. Dan kita sudah laporkan termasuk di Jawa Tengah,” ujar Gus Yasin usai rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 5 Agustus 2026.
Meski demikian, Gus Yasin memastikan kondisi keuangan Pemprov Jawa Tengah masih mampu memenuhi pembayaran gaji ASN.
“Kondisi Pemprov alhamdulillah masih sanggup, masih siap,” tegasnya.
Namun, Gus Yasin mengakui terdapat sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mulai mengalami keterbatasan anggaran.
BACA JUGA: Imbas Transfer ke Daerah Dipangkas, BPKAD Jateng Akui APBD Kabupaten Makin Terbebani Gaji PPPK
“Ya, ini tadi kabupaten/kota ada yang enggak sanggup. Ya, kami laporkan kepada pemerintah pusat karena itu kaitannya dengan transfer daerah,” katanya.
Ia mengaku, Pemprov Jawa Tengah turut mendorong pemerintah kabupaten/kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi menghadapi keterbatasan fiskal.
“Ya, kami juga kemarin berupaya untuk meningkatkan PAD-nya. Pemprov menginisiasi kepada kabupaten dan kota. Ya, sudah kami cari solusinya bareng-bareng. Harus kita upayakan sebagai kepala daerah, ya kita harus tanggung jawab,” terang ԁia.
Ia berharap pemerintah pusat dapat kembali mengkaji kebijakan transfer daerah agar kondisi fiskal pemerintah daerah lebih kuat.
“Insyaallah begitu,” ucap Gus Yasin saat ԁitanya harapannya terkait kebijakan TKD ke depan.
