“Harapanya tidak ada lagi kasus di sekolah negeri seperti muslim dan non muslim ruanganya dipisah. Selain itu kasus tidak ada pemilihan ketua OSIS non muslim kemudian di batalkan oleh sekolah. Harapanya juga ada mushola dan runga ibadah bersama untuk semua agama. Serta pilar pengelolaan organisasi. Menajemen organisasi dalam pembentukan pengurus tidak lagi ada diskriminasi karena beda keyakinan,” jelasnya.
Dalam implementasi sekolah damai, Wahid Foundation membentuk kelompok kerja (pokja) damai. Setelah sekolah damai dilauncing, Ubed berharap tidak hanya berhenti disini saja. Kelanjutanya ada pokja yang akan memberikan pelatihan dan traininig mengajak kepala sekolah siswa dan OSIS dan aktivis yang mengawal kedamaian di sekolah.
“Tujuan kebijakan sekolah damai
Pertama, Memaksimalkan instrument hukum yang telah tersedia.
Kedua, Mendorong penetapan kebijakan baru prosedur menajemen pengelolaan pendidikan yang mengeluarkan kurikulum sekolahan. Ketiga, Mendorong keterlibatan semua pihak terutama perempuan dan kelompok rentan lainya untuk berpartisipasi dalam pengolahan sekolah damai tanpa membatasi hak dasar sebagai warga Negara,” bebernya.
Dengan mengundang kalangan media, Ubed berharap jurnalis ikut memberikan support. Selain itu juga media menjadi sarana penekan kebijakan yang tidak berjalan semesntinya.
“Kami berharap kepada media untuk memilih informasi yang diterima dan membentuk kepercayaan masyarakat dengan mengkampanyekan di media masing-masing. Poinya sekolah tidak lagi menjadi lahan-lahan intoleransi dan radikalisasi melainkan sebagai kampanye isu isu perdamaian yang ada di sekolahan,” tutupnya.
Sementara itu, perwakil Wahid Foundation, Devida Ruston Husein mengatakan pihaknya sudah melaksanakan sekolah damai ini sejak 2018 dan sudah menggandeng kerjasama dengan Kesbangpol Jawa Tengah, Lembaga Sosial Agama (eLSA) Semarang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan lainya.
“Hari ini mengundang media untuk diskusi intoleransi dan kekerasan di sekolah karena banyak kejadian-kejadian di Indonesia kemarin terjadi di depok ada diskriminasi. Program ini akan dilauncing oleh Wahid Foundation dan Pemprov di Solo” jelasnya.
