SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang mulai menyiapkan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rencana penerapan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.
Kebijakan ini sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat sekaligus strategi efisiensi energi BBM.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan internal. Prosesnya akan segera ia matangkan bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita masih mengkaji dan akan menyesuaikan. Yang terpenting dari kebijakan ini adalah penghematan. Nanti penggunaan anggaran untuk BBM akan kami pantau agar masing-masing dinas melaporkan perkiraan penghematannya. Dalam perubahan anggaran akan kita tetapkan besaran pengurangan BBM-nya,” ujarnya.
Menurut Agustina, kebijakan WFH ASN Pemkot Semarang tidak sekadar mengubah pola kerja ASN. Tetapi menjadi instrumen untuk menekan konsumsi BBM di tengah dinamika global yang berdampak pada sektor energi.
“cara menghematnya masih kita rembuk. Kita punya niat untuk mengurangi anggaran BBM. Nanti tiap dinas akan kami minta menghitung potensi penghematannya, lalu akan kita tetapkan dalam perubahan anggaran,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun pola kerja ASN mengalami penyesuaian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu.
BACA JUGA: Soal WFH dan ASN Bersepeda Lari ke Kantor, Wali Kota Semarang: Fokus Utama Efisiensi BBM
“Layanan vital seperti kesehatan, perizinan, dan administrasi tetap harus berjalan. Tidak semua bisa WFH, jadi harus ada yang tetap bertugas di kantor,” katanya.
Terkait mekanisme pengawasan selama WFH, Agustina mengakui perlunya sistem khusus agar kinerja ASN tetap terpantau secara optimal.
“Jumlah ASN kita besar, tidak mungkin diawasi secara manual. Harus ada sistem yang kita siapkan agar tetap terukur dan akuntabel,” tuturnya.
Menanggapi anjuran Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait penghematan BBM melalui aktivitas bersepeda atau jogging ke kantor, Agustina menilai kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing ASN.
