Warga Terdampak Proyek PLTU Batang Demo Tuntut Penyetaraan Harga Tanah

Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Terdampak Ujungnegoro-Karanggeneng-Ponowareng (Forum Ungkapno) Batang saat berdemo di depan kantor DPRD Jateng. (istimewa)

SEMARANG, 1/7 (beritajateng.tv) – Ratusan warga terdampak pembangunan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang berdemo di depan Gedung Berlian, kantor DPRD Jateng, Kamis (30/6/2022). Mereka tergabung dalam Forum Masyarakat Terdampak Ujungnegoro-Karanggeneng-Ponowareng (Forum Ungkapno) Batang.

Massa menuntut penyetaraan harga tanah yang digunakan untuk proyek PLTU Batang. Mereka juga meminta bantuan legislator agar tuntutan yang selama ini diperjuangkan bisa terealisasi.

“Kami menuntut penyetaraan harga tanah yang digunakan untuk proyek PLTU Batang karena ada yang dihargai murah dan ada yang mahal,” ujar Koordinator Aksi, Hambali.

Hambali menjelaskan, proses pembebasan lahan milik masyarakat oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku perusahaan yang ditunjuk PLN disebut penuh masalah.

Dia mencontohkan, dulu warga pernah diintimidasi oleh oknum preman agar menjual tanahnya seharga Rp35 ribu sampai Rp50 ribu per meter persegi. Namun, upaya tersebut gagal karena ditolak warga.

Kemudian, PT BPI secara formal menawarkan harga beli tanah Rp100 ribu per meter persegi. Harga yang ditentukan sepihak itu bersifat final untuk semua jenis tanah. PT BPI pun, menurut dia, menjanjikan harga tidak akan berubah sampai selesainya pembebasan lahan.

“Saat itu, 748 orang terpaksa memutuskan untuk menjual tanahnya karena tidak ada pilihan lain,” imbuhnya.

Berdasarkan data, total lahan yang terbeli mencapai 191 hektare. Namun, luasan lahan tersebut masih kurang. Ini disebabkan adanya masyarakat yang enggan melepas tanah dengan alasan harga terlalu murah.

Hingga kemudian diketahui ada perbedaan harga tanah untuk warga yang menjual belakangan.

Sesuai data yang didapat Forum Ungkapno, sebanyak 105 orang dengan total kepemilikan lahan 20,5 hektare, tanahnya dibeli seharga Rp400 ribu per meter persegi. Artinya, ada selisih Rp300 ribu per meter dibandingkan harga tanah milik orang yang menjual fase awal.

“Yang ikut aksi hari ini adalah orang-orang yang merasa dirugikan karena tanahnya hanya dihargai Rp100 ribu (per meter). Jadi kami menuntut harga biar sama,” kata Hambali. (*)

editor: ricky fitriyanto

Leave a Reply

Your email address will not be published.