SEMARANG, 1/7 (beritajateng.tv) – Ratusan warga terdampak pembangunan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang berdemo di depan Gedung Berlian, kantor DPRD Jateng, Kamis (30/6/2022). Mereka tergabung dalam Forum Masyarakat Terdampak Ujungnegoro-Karanggeneng-Ponowareng (Forum Ungkapno) Batang.
Massa menuntut penyetaraan harga tanah yang digunakan untuk proyek PLTU Batang. Mereka juga meminta bantuan legislator agar tuntutan yang selama ini diperjuangkan bisa terealisasi.
“Kami menuntut penyetaraan harga tanah yang digunakan untuk proyek PLTU Batang karena ada yang dihargai murah dan ada yang mahal,” ujar Koordinator Aksi, Hambali.
Hambali menjelaskan, proses pembebasan lahan milik masyarakat oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku perusahaan yang ditunjuk PLN disebut penuh masalah.
Dia mencontohkan, dulu warga pernah diintimidasi oleh oknum preman agar menjual tanahnya seharga Rp35 ribu sampai Rp50 ribu per meter persegi. Namun, upaya tersebut gagal karena ditolak warga.
Kemudian, PT BPI secara formal menawarkan harga beli tanah Rp100 ribu per meter persegi. Harga yang ditentukan sepihak itu bersifat final untuk semua jenis tanah. PT BPI pun, menurut dia, menjanjikan harga tidak akan berubah sampai selesainya pembebasan lahan.
