Penerima bantuan di syaratkan belum pernah menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, penerima harus masuk dalam desil 1 hingga 4 dan memiliki usaha yang ternilai layak untuk dikembangkan.
“Termasuk kita cek usahanya layak atau tidak untuk dikembangkan,” jelas Istichomah.
Menurut Istichomah, bantuan tersebut memiliki misi yang lebih besar, yakni mendorong penyandang disabilitas agar semakin mandiri dan berdaya secara ekonomi.
Penyandang disabilitas diharapkan dapat memiliki usaha sendiri, memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, serta tidak bergantung kepada orang lain maupun pemerintah.
Bantuan tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa upaya pemberdayaan di Kabupaten Semarang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial. Pemerintah juga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
Dinas Sosial Kabupaten Semarang juga akan memantau perkembangan usaha para penerima bantuan selama enam bulan. Pemerintah akan mempertimbangkan tambahan modal bagi penerima yang mampu menunjukkan peningkatan produktivitas usaha secara signifikan.
“Bila usahanya mampu menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan, kita akan tambah lagi bantuan untuk modal usaha,” tegas Istichomah.
BACA JUGA: Viral Penumpang Bus Dapat Kursi Plastik Padahal Bayar Rp420 Ribu, Bikin Warganet Emosi
Ia menambahkan, lebih dari 100 penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang sebenarnya telah memiliki usaha. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum bisa memberikan bantuan kepada seluruh pelaku usaha disabilitas.
“Maka kami juga berterima kasih atas bantuan Dinas Sosial Provinsi, kemudian dari Sentra Antasena Magelang, juga Bank Jateng yang turut membantu permodalan dan lainnya,” tandas Istichomah. (*)
Editor: Farah Nazila
