“Kalau sebuah lokasi lebih potensial menjadi sentra kuliner, pusat UMKM, atau fungsi ekonomi lainnya, tentu itu bisa menjadi pilihan. Yang penting keputusan tersebut berdasarkan pada kajian yang matang sehingga tidak menghasilkan bangunan yang kembali sepi setelah selesai pembangunan,” jelasnya.
Selain meninjau pasar yang mengalami penurunan aktivitas, Komisi B juga mengunjungi Pasar Sampangan yang masih memiliki peluang berkembang.
Namun, DPRD menemukan pemanfaatan ruang di pasar tersebut belum maksimal, terutama pada area lantai atas.
Fenomena ini, kata Joko, tidak hanya terjadi di Pasar Sampangan tetapi juga banyak di pasar tradisional lain di Kota Semarang.
“Basement dan lantai bawah biasanya ramai pengunjung, tetapi lantai atas cenderung kosong. Ini harus menjadi bahan evaluasi karena menunjukkan adanya perubahan pola perilaku masyarakat saat berbelanja,” ujarnya.
Ia menilai perkembangan perdagangan digital, perubahan gaya hidup masyarakat, serta menjamurnya pedagang kaki lima di sekitar pasar menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kunjungan ke pasar tradisional.
Karena itu, lanjutnya, DPRD mendorong agar program revitalisasi yang akan dijalankan pada 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Tetapi juga mampu menjawab tantangan perubahan ekonomi dan perilaku konsumen.
“Kami ingin revitalisasi pasar benar-benar tepat sasaran. Kajian harus disiapkan sejak sekarang agar ketika program berjalan, hasilnya dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan pasar tradisional di Kota Semarang,” jelas Jokowi. (*)
