SEMARANG, beritajateng.tv – Keterbatasan anggaran daerah mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mencari terobosan baru dalam pengembangan ruang terbuka hijau.
Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemkot mulai menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk membangun sekaligus perawatan taman kota melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kadisperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan konsep kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik taman, tetapi juga menjamin keberlanjutan pemeliharaan setelah taman selesai dibangun.
“Saat ini kami sedang menawarkan konsep kerja sama CSR kepada sejumlah perusahaan untuk pembangunan dan perawatan taman. Salah satunya untuk pengembangan Taman Mangkang. Arahan Ibu Wali Kota, jika pembangunan dilakukan melalui CSR. Maka pemeliharaan juga harus menjadi bagian dari komitmen bersama,” ujar Pipie, sapaan akrabnya.
Selain Taman Mangkang, pihaknya menyiapkan sedikitnya lima taman lain yang bisa mendapat dukungan CSR perusahaan.
Lokasi tersebut meliputi Taman Adipura, Taman Madukoro, Taman Indraprasta, Taman Kimangun Sarkoro, dan Taman Srigunting.
BACA JUGA: 8 Pasar Tradisional Semarang Terancam Mati Suri, DPRD Minta Revitalisasi Pasar Sesuai Kajian
Menurut Pipie, pendekatan tersebut menjadi solusi realistis di tengah tingginya biaya pemeliharaan ruang terbuka hijau yang harus pemerintah daerah tanggung setiap tahun.
“Konsepnya bukan sekadar membangun. Kami ingin taman yang sudah selesai pembangunan tetap terjaga kualitasnya. Sehingga fungsi sosial, lingkungan, dan estetikanya bisa terus masyarakat rasakan,” katanya.
Saat ini, Dinas Perkim masih menyusun desain dan konsep pengembangan masing-masing taman sebelum maju kepada Wali Kota Semarang untuk mendapatkan persetujuan.
Data Perkim menunjukkan Kota Semarang memiliki sekitar 250 taman yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, terutama untuk taman berukuran besar.
Pipie mengungkapkan, biaya perawatan satu taman besar bisa mencapai Rp1 miliar hingga Rp1,2 miliar per tahun.
Anggaran tersebut untuk kebersihan, keamanan, pemeliharaan fasilitas, hingga perbaikan berbagai kerusakan yang terjadi.
“Kalau kita hitung secara keseluruhan, kebutuhan anggaran pemeliharaan taman sangat besar. Karena itu kami perlu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar kualitas ruang terbuka hijau tetap terjaga,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot Semarang juga akan menerapkan konsep adopsi taman berbasis wilayah.
Perusahaan yang memiliki aktivitas usaha di sekitar lokasi taman akan di dorong untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan kawasan tersebut.
“Kami ingin program CSR lebih tepat sasaran. Perusahaan bisa membantu taman yang berada di sekitar wilayah operasional mereka. Sehingga manfaatnya langsung masyarakat setempat rasakan,” ujarnya.
Selain taman kota, konsep kerja sama serupa juga akan pihaknya terapkan untuk pembangunan dan pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di sejumlah kecamatan.
Perkim berharap keterlibatan dunia usaha dapat mempercepat peningkatan kualitas fasilitas publik tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Semarang tidak bisa dibangun oleh pemerintah saja. Kami membutuhkan dukungan dunia usaha dan masyarakat agar ruang publik yang nyaman, hijau, dan berkualitas bisa terus bertambah,” pungkas Pipie. (*)
