Jakarta, 28/10 (BeritaJateng.tv) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Hendrar Prihadi mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transaksi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Pasalnya, sebagai alat pembayaran belanja pemerintah, Kartu Kredit Pemerintah akan sangat membantu Usaha Mikro Kecil dengan modal terbatas untuk bisa ikut dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Selama ini UMK kesulitan untuk menjadi mitra pemerintah dengan proses pembayarannya yang bisa berbulan-bulan, karena banyak pelaku umk memiliki keterbatasan modal,” terang pria yang akrab disapa Hendi tersebut.
“Sehingga hari ini kami mendorong pemanfaatan kartu kredit pemerintah, sehingga proses pencairan bisa langsung. Ini akan sangat membantu cashflow pelaku usaha, dan otomatis juga meningkatkan laju perputaran uang,“ tambahnya.
Hal itu sendiri disampaikan Hendi saat menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo beserta jajaran di Kantor LKPP, beberapa waktu yang lalu.
Adapun Kartu Kredit Pemerintah sendiri telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Agustus 2022 lalu. Kartu rekening ini diinisiasi sebagai bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah.
