Semarang, 16/12 (BeritaJateng.tv) – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang menyatakan pemberian fasilitas kredit dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Cabang Semarang ke PT Seruni Prima Perkasa, masuk ke ranah perdata.
Hal itu berdasarkan putusan sela dalam gugatan Lain-lain yang diajukan PT Seruni Prima Perkasa melawan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, tim Kurator PT Seruni Prima Perkasa, Bank BJB, BPK dan BPKP Perwakilan Jawa Tengah.
Dalam amar putusan sela gugatan nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg yang dibacakan ketua majelis hakim Suwanto, Rabu (14/12/2022), dinyatakan perkara kredit ke PT Seruni Prima Perkasa bukan ranah pidana.
“Menolak eksepsi para tergugat dan menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Lain-lain,” kata Hakim Suwanto, dalam amar putusan sela, kemarin.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, yang menjadi pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan para tergugat berkaitan dengan boedel/harta pailit berupa 1 bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya.
“Maka sudah tepat penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga,” tegasnya.
Kuasa hukum PT Seruni Prima Perkasa, Agus Khanif mengatakan, dalam pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah pas yaitu dalam ranah niaga. Jadi harapan kami tidak ada dalam hambatan pembagian harta pailit.
“Karenanya, tergugat 1 yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah segera mnyerahkan boedel pailit yang disita ke kurator untuk pengurusan dalam pembagian dan cepat selesai,” katanya, Jumat (16/12/2022).
Adanya putusan sela tersebut, lanjutnya, maka sudah jelas bahwa pemberian kredit dari Bank BJB ke PT Seruni Prima Perkasa bukan ranah pidana, tetapi perdata.
