SEMARANG, beritajateng.tv – Kendati masa kampanye belum mulai, namun berbagai dukungan maupun ajakan untuk memilih telah ramai di media sosial. Pada Pemilu sebelumnya, politik identitas yang mencakup suku, ras, dan agama (SARA) rentan terpakai oleh pendukung agar masyarakat memilih paslon tertentu.
Tak sedikit pihak yang saat ini tengah mencegah agar hal itu tak terulang kembali, salah satunya DPW PKB Jawa Tengah.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah, Denny Septiviant, meluruskan terkait politik identitas yang menurutnya kerap publik salah pahami. Menurutnya, politik identitas bukan suatu masalah, lantaran sebuah partai politik baginya pasti memiliki identitas yang berbeda satu sama lain.
BACA JUGA: Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut Soal Pemimpin Bermulut Manis, Cak Imin: Itu Omongan Buzzer
“Politik identitas itu harus diterjemahkan lagi lebih teknis, sebagai ciri atau visi misi parpol itu tidak masalah. Kan setiap parpol mereka punya identitas sendiri, kalau mau diseragamkan jadi satu identitas kan ga menarik. Untuk apa punya partai kalau identitas cuma satu,” ujar Denny, Selasa, 31 Oktober 2023.
Bagi legislator yang kini menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah itu, politik identitas yang tidak boleh itu berkaitan dengan hal-hal pemecah belah bangsa.
“Menggunakan identitas politik untuk memecah belah dengan isu SARA yang akhirnya menjadikan itu identitas tertentu sebagai lawan politik,” sambungnya.
BACA JUGA: Potensi Hoaks Makin Meningkat Jelang Pemilu 2024, Binokular: Buzzer Sudah Kenal Algoritma Medsos
Yakin paslon pengguna politik identitas tak akan terulang
Terkait potensi ketiga paslon terkait penggunaan politik identitas, Denny meyakini kejadian pada Pemilu 2019 maupun Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tak akan terulang.
