SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku belum mendapat laporan soal penyebab keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora pada Selasa, 24 November 2025 lalu.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, menyebut Pemprov Jawa Tengah akan meninjau dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menurut dugaan menjadi penyebab keracunan tersebut.
“Untuk SPPG yang keracunan akan kami tinjau, nanti kami evaluasi, kami asesmen dari teman-teman kesehatan. Dari tim percepatan MBG, nanti akan kami evaluasi,” ujar Gus Yasin saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Berlian, Kota Semarang, Jumat, 28 November 2025.
BACA JUGA: Polisi Selidiki Dugaan Keracunan MBG di SMPN 1 Blora, Bawa Sampel Makanan ke Labfor
Menanggapi penyebab keracunan ratusan pelajar di Blora, Gus Yasin mengaku pihaknya belum mendapat laporan soal itu.
“Kami masih belum dapat laporan ya, nanti setelah dapat laporan akan kami sampaikan,” tegas dia.
Hingga kini, Gus Yasin menyebut jumlah SPPG di Jawa Tengah menembus 1.300 dapur. “Hampir 1.300 ya,” pungkasnya.
Pemkab Blora tetapkan status Kejadian Luar Biasa imbas dugaan keracunan MBG massal
Sebelumnya, sebanyak 204 siswa dari SMPN 1 Blora mengalami gejala keracunan seusai menyantap menu MBG. Dua puluh siswa di antaranya dalam perawatan di rumah sakit.
“Menu kemarin, hari Selasa. Diare 198 anak kemudian tambah 6. Total ada 204 anak,” ujar guru SMPN 1 Blora Wahyu Yuli dalam sebuah wawancara, Rabu, 25 November 2025 lalu.
Atas kejadian itu, sebanyak 955 porsi menu MBG untuk SMPN 1 Blora ditarik menyusul adanya keluhan gangguan kesehatan ratusan siswa yang diduga mengalami keracunan makanan pada hari yang sama
Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menegaskan kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa SMPN 1 Blora akhirnya Pemkab Blora tetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).
BACA JUGA: Kasus Dugaan Keracunan MBG di SMPN 1 Blora Bertambah, Dinas Kesehatan Periksa SPPG
“Penetapan KLB tersebut kami lakukan setelah Pemerintah Kabupaten Blora menerima surat resmi dari Badan Gizi Nasional menyusul tingginya jumlah siswa yang terdampak,” ujarnya, Kamis, 27 November 2025, dalam Antara.
Penetapan KLB, kata Sri, berdasarkan pada jumlah kasus yang signifikan. Sedangkan pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi resmi terkait data korban dan perkembangan kasus dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Blora tetap bersikap terbuka atas insiden tersebut. Penyedia makanan MBG, yakni SPPG Karangjati 1 Blora, juga disebut telah menerima surat penghentian operasional sementara dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan melalui Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II.
“Surat penghentian operasional sudah terbit. Ini bagian dari langkah penanganan dan evaluasi menyeluruh,” ujar Sri yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Blora. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
