SEMARANG, beritajateng.tv – Penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB yang menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah.
Anggota DPD RI sekaligus Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tak menunda pengangkatan CASN, baik Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebab, Muhdi menilai penundaan itu hanya akan menambah penderitaan mereka, terlebih bagi CASN yang telah resign dari tempat kerja lamanya.
Sebagai informasi, jadwal pengangkatan CPNS mundur menjadi 1 Oktober 2025 mendatang. Sementara untuk PPPK menjadi 1 Maret 2026.
BACA JUGA: Pengangkatan CPNS 2024 Tertunda jadi 2026, Komisi II DPR RI: Nanti Bareng dengan PPPK
Dalam hematnya, penundaan ini bertentangan dengan komitmen pemerintah dan Undang-Undang ASN yang menetapkan tahun 2024 sebagai batas akhir non-ASN bekerja di instansi pemerintah.
“Penundaan pengangkatan ASN PPPK, walaupun pengumumannya dengan penyesuaian, adalah pengingkaran atas komitmen kebijakan pemerintah sendiri dan UU ASN,” ungkap Muhdi via WhatsApp, Selasa, 11 Maret 2025.
Bagi Muhdi, alasan yang pemerintah berikan seperti efisiensi anggaran dan usulan formasi yang tidak optimal cukup sulit dipahami.
Pasalnya, kata Muhdi, pengangkatan sebagian CASN PPPK paruh waktu saja sudah membuat banyak pihak kecewa.
“Jika tambah dengan penundaan pengangkatan itu akan semakin menyakiti hati CASN. Terutama, non-ASN yang usianya mendekati Batas Usia Pensiun (BUP),” sambung Muhdi.
Muhdi akui kebingungan, Februari lalu BKN janjikan pengangkatan CASN 2024 sesuai jadwal
Selain itu, Muhdi turut mengutarakan kebingungannya. Alasannya, Komite I DPD RI baru saja menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 24 Februari 2025 lalu.
Muhdi menuturkan, Kepala BKN melaporkan pengangkatan ASN akan berjalan sesuai rencana dalam rapat tersebut.
Berdasarkan laporan, peserta tahap I dari 676.482 CASN PPPK penuh waktu, sebanyak 671.667 sudah mengisi daftar riwayat hidup (DRH) dan seleksi tahap II untuk formasi ASN PPPK yang tersisa formasinya 329.671 sudah masuk ke masa sanggah dan terjadwal Mei 2025 pengumuman dan bulan Juni 2025 pengisian DRH.
Namun, 10 hari setelah rapat, muncul pengumumam penundaan dengan berbagai alasan.
“Sulit percaya jika ini bukan atas kebijakan atau sepengetahuan Presiden. Kami mendesak Presiden Prabowo mencabut kebijakan penundaan ini,” tegasnya.
Ia mengaku banyak mendapat keluhan dari para CASN dari Jawa Tengah dan sekitarnya. Mereka merasa terpukul dengan kebijakan pemerintah yang ia nilai sangat merugikan CASN ini. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
