“Intinya pendapatan secara keseluruhan sudah 82,68 persen. Nanti, akan disinkronkan dengan belanja daerah yang ada di OPD. Di OPD kan tidak terserap semua, ini masih dalam perhitungan. Kami sedang rapatkan dengan BPKAD,” terang Agus melalui pesan singkat, Sabtu (18/12).
Jika realisasi pendapatan tidak bisa mencapai 100 persen, sambungnya, Bapenda akan melihat serapan masing-masing OPD. Jika serapan ternyata juga sedikit, menurutnya, pendapatan bisa menutup seluruh belanja. Sebaliknya, jika serapan OPD mencapai 95 persen, biaya yang belum terbayarkan akan ditutup pada 2022 mendatang.
“Ini kan dua minggu ke depan kami belum tahu. Kami masih siaga sampai malam 31 desember,” ucapnya.
Pihaknya tentu mengutamakan belanja wajib OPD bisa terbayarkan, antara lain gaji aparatur sipil negara (ASN), non ASN, langganan listrik, internet, air, dan belanja wajib lainnya. Menurut hitungannya, belanja wajib tersebut bisa terbayarkan. Biaya yang cukup berat yaitu pengerjaan infrastruktur. Jika tidak dapat terbayarkan tahun ini, biaya infrastruktur akan dibayarkan pada 2022 mendatang.
“Yang belum bisa dibayar tahun ini sedang dihitung apa saja. Saya tidak hafal karena belanja bukan ranah saya, tapi saya pastikan belanja wajib mengikat insyaallah terbayarkan. Makanya, ini kami sedang koordinasi terus dengan BPKAD,” jelasnya. (Ak/El)
