“Contoh seperti di Desa Tutup membuktikan edukasi politik bekerja. Saya berharap desa pengawasan dan Desa APU ada perluasan agar makin banyak wilayah menerapkan pemilu bersih,” tegasnya.
BACA JUGA: Polisi Selidiki Dugaan Keracunan MBG di SMPN 1 Blora, Bawa Sampel Makanan ke Labfor
Sementara itu, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Muhammad Sirotudin, menutup sesi pemaparan dengan menegaskan bahwa tuntutan publik terhadap transparansi Pemilu semakin tinggi. Karena itu, pengawasan harus berlangsung secara komprehensif dari hulu ke hilir.
“Masyarakat kini menuntut proses pemilu yang profesional, akuntabel, dan transparan. Bawaslu harus mampu menjawab tuntutan itu,” pungkasnya.
Ia menekankan bahwa pencegahan politik uang harus mulai sejak awal melalui edukasi dan pengawasan berjenjang. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
