BLORA, beritajateng.tv – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora kembali merapatkan barisan melalui forum Penguatan Kapasitas Kelembagaan bersama mitra kerja di Ballroom Hotel Azana, Kamis, 27 November 2025.
Bawaslu Blora menegaskan bahwa pengawasan Pemilu tidak bisa hanya bertumpu pada satu institusi, melainkan kerja kolektif seluruh elemen daerah.
Tiga narasumber hadir memberikan perspektif strategis yaitu Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesbangpol Blora, Siswo Gunawan; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Candra Tirtaka; dan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Muhammad Sirotuddin.
Ketua Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim, membuka kegiatan dengan pesan tegas yakni penguatan kelembagaan hanya akan efektif bila dibarengi jejaring kolaboratif yang solid.
“Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan stakeholder. Forum ini ruang penting bagi kita untuk berdiskusi dan memberi masukan konstruktif agar pengawasan Pemilu berjalan lebih berintegritas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, dan lembaga terkait harus menjadi fondasi bersama dalam mengawal keadilan Pemilu.
Dalam pemaparannya, Siswo Gunawan menyoroti pentingnya stabilitas politik daerah, terutama menjelang masa krusial Pemilu.
Ia menyebut Desa Anti Politik Uang (APU) menjadi salah satu program Bawaslu Blora yang dinilai berhasil mengubah wajah partisipasi politik masyarakat desa. Menurutnya, program berbasis komunitas tersebut patut diperkuat dan diperluas.
“Program APU membawa dampak besar. Meningkatkan kesadaran politik, mendorong partisipasi warga, membangun budaya politik sehat, sekaligus mencegah konflik sosial yang kerap kali karena praktik politik uang,” jelasnya.
Penerapan Pemilu bersih di Blora
Di lain sisi, komitmen pendampingan juga datang dari legislatif daerah. Lanova Candra Tirtaka menegaskan bahwa DPRD Blora siap mendukung penguatan regulasi maupun anggaran untuk Bawaslu, terutama terkait edukasi politik.
Ia mencontohkan keberhasilan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, yang berlangsung tanpa indikasi politik uang.
“Contoh seperti di Desa Tutup membuktikan edukasi politik bekerja. Saya berharap desa pengawasan dan Desa APU ada perluasan agar makin banyak wilayah menerapkan pemilu bersih,” tegasnya.
BACA JUGA: Polisi Selidiki Dugaan Keracunan MBG di SMPN 1 Blora, Bawa Sampel Makanan ke Labfor
Sementara itu, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Muhammad Sirotudin, menutup sesi pemaparan dengan menegaskan bahwa tuntutan publik terhadap transparansi Pemilu semakin tinggi. Karena itu, pengawasan harus berlangsung secara komprehensif dari hulu ke hilir.
“Masyarakat kini menuntut proses pemilu yang profesional, akuntabel, dan transparan. Bawaslu harus mampu menjawab tuntutan itu,” pungkasnya.
Ia menekankan bahwa pencegahan politik uang harus mulai sejak awal melalui edukasi dan pengawasan berjenjang. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
