Bawaslu Kota Semarang Studi Banding ke Kemenkum HAM Jateng 

Foto bersama Bawaslu Kota Semarang dan Kemenkum HAM. /Foto: Ellya.

SEMARANG, 10/11 (BeritaJateng.tv) – Bawaslu Kota Semarang melakukan studi banding ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Rabu, 9 November 2022.

Kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Semarang.

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Anggota Bawaslu Kota Semarang Naya Amin Zaini dan Nining Susanti, didampingi oleh Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Semarang. Kunjungan kerja diterima oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Deni Kristiawan dan Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Dyah Santi.

Naya mengatakan keberadaan JDIH Bawaslu Kota Semarang masih relatif baru. Dengan begitu, ada banyak hal yang perlu dipelajari dalam meningkatkan pengelolaan JDIH.

Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya terkait manajemen SDM, standar operasional prosedur JDIH, hingga penulisan abstrak produk hukum. Naya menambahkan studi banding ini juga sebagai salah satu ikhtiar Bawaslu Kota Semarang dalan pengelolaan JDIH.

“JDIH Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sudah lebih lama, sehingga ada banyak yang dapat kami pelajari di sini,” katanya saat membuka kunjungan.

Senada, Nining Susanti mengatakan Bawaslu Kota Semarang perlu mendapatkan saran dan masukan terkait inovasi yang bisa dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan JDIH.

Deni Kristiawan menjelaskan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menyediakan ruang khusus JDIH dengan pemanfaatan teknologi informasi, sarana prasana yang lengkap, hingga perpustakaan. Sedikitnya ada 3.000an dokumen yang tercatat di database JDIH Kanwil Kemenkumham Jateng. Dari jumlah itu, sebanyak 1.398 dokumen telah tersedia dalam bentuk fisik.

Deni melanjutkan tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi pada tim pengelolaan JDIH, serta inovasi sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Inovasi yang dimaksud misalnya website JDIH juga memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penyediaan produk hukum berbahasa asing.

“Kehadiran JDIH ini sebagai bagian dari bentuk pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya. (Ak/El)

Leave a Reply