SEMARANG, beritajateng.tv – Program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tengah mendapat banyak protes dari warganet. KIP sendiri merupakan bantuan dana yang pemerintah berikan kepada calon mahasiswa yang berasal keluarga tidak mampu.
Namun, banyak pihak yang menilai pemberian KIP sering kali salah sasaran. Salah satunya karena banyak penerima KIP justru bisa membeli barang-barang mahal termasuk membeli kebutuhan sekunder.
Menanggapi hal tersebut, pakar pendidikan asal Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Ngasbun Egar, menyebut, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas KIP yang telah diterbitkan sejak 2020 silam. Menurutnya, masih banyak celah pada program bantuan dana itu.
“Bagaimana sesungguhnya ini perlu digali dan diteliti, implementasi program KIP ini gimana? Apakah sudah tepat sasaran? Apakah sudah memenuhi kemaslahatan masyarakat banyak? Atau justru hanya diarahkan ke sasaran tertentu saja,” katanya saat beritajateng.tv hubungi, Minggu, 28 Januari 2024.
BACA JUGA: Bakal Bangun Perpusda, Pemkot Semarang Ajukan Anggaran Rp 10 Miliar ke Perpusnas RI
Ngasbun mengatakan, tak sedikit mahasiswa penerima KIP justru berasal dari keluarga mampu. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang jauh kebih membutuhkan bantuan dana namun sayangnya tidak mendapat KIP karena beberapa alasan.
Ia pun menyoroti rendahnya etika dan tata krama sejumlah mahasiswa yang tetap mengajukan KIP padahal berasal dari kalangan mampu. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa kualitas dan pola pikir dari sumber daya manusia (SDM) tanah air terbilang rendah.
“Sebenarnya kalau pendidikan mereka cukup maka tahu etika, tahu tata aturan, bahwa hukum itu ditegakkan, dibuat untuk dilaksanakan, ketentuan-ketentuan itu dibuat juga untuk dilaksanakan. Itu adanya di mana? Ya di hati, di otak masing-masing, sehingga bener pola pikirnya,” imbuhnya.
Pemberian bantuan ‘kartu’ seperti KIP tak mendidik masyarakat
Lebih lanjut, di samping tingginya peluang salah sasaran, Ngasbun menilai jika pemberian bantuan dana yang bersifat instan tidaklah mendidik masyarakat. Ia pun meminta pemerintah untuk meninjau ulang prosedur bantuan serupa.
Ia mengaku lebih setuju jika penyaluran bantuan masyarakat menjadi bentuk-bentuk program kemandirian. Hal tersebut berguna untuk menghindarkan masyarakat untuk ketergantungan pada bantuan dana yang bersifat instan.
“Bukan dengan dropping makananan, bukan dengan dropping bantuan. Itu kan yang membuat masyarakat kita tergantung, jadi masyaraiat kita mulai kita mandirikan. Jangan dengan model-model bantuan langsung tunai (BLT) atau model kartu begitu,” ucapnya.
BACA JUGA: Dinas Pendidikan Dorong Setiap Sekolah di Kota Semarang Miliki Perpustakaan
Bagi Ngasbun, cara paling ampuh untuk menciptakan masyarakat beradab dan mandiri adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya ke sektor pendidikan.
“Didiklah masyarakat kita sebagai masyarakat mandiri. Bagaimana kita mulai? Dengan sistem pendidikan yang terbaik,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
