SEMARANG, beritajateng.tv – Program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tengah mendapat banyak protes dari warganet. KIP sendiri merupakan bantuan dana yang pemerintah berikan kepada calon mahasiswa yang berasal keluarga tidak mampu.
Namun, banyak pihak yang menilai pemberian KIP sering kali salah sasaran. Salah satunya karena banyak penerima KIP justru bisa membeli barang-barang mahal termasuk membeli kebutuhan sekunder.
Menanggapi hal tersebut, pakar pendidikan asal Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Ngasbun Egar, menyebut, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas KIP yang telah diterbitkan sejak 2020 silam. Menurutnya, masih banyak celah pada program bantuan dana itu.
“Bagaimana sesungguhnya ini perlu digali dan diteliti, implementasi program KIP ini gimana? Apakah sudah tepat sasaran? Apakah sudah memenuhi kemaslahatan masyarakat banyak? Atau justru hanya diarahkan ke sasaran tertentu saja,” katanya saat beritajateng.tv hubungi, Minggu, 28 Januari 2024.
BACA JUGA: Bakal Bangun Perpusda, Pemkot Semarang Ajukan Anggaran Rp 10 Miliar ke Perpusnas RI
Ngasbun mengatakan, tak sedikit mahasiswa penerima KIP justru berasal dari keluarga mampu. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang jauh kebih membutuhkan bantuan dana namun sayangnya tidak mendapat KIP karena beberapa alasan.
Ia pun menyoroti rendahnya etika dan tata krama sejumlah mahasiswa yang tetap mengajukan KIP padahal berasal dari kalangan mampu. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa kualitas dan pola pikir dari sumber daya manusia (SDM) tanah air terbilang rendah.
“Sebenarnya kalau pendidikan mereka cukup maka tahu etika, tahu tata aturan, bahwa hukum itu ditegakkan, dibuat untuk dilaksanakan, ketentuan-ketentuan itu dibuat juga untuk dilaksanakan. Itu adanya di mana? Ya di hati, di otak masing-masing, sehingga bener pola pikirnya,” imbuhnya.
Pemberian bantuan ‘kartu’ seperti KIP tak mendidik masyarakat
Lebih lanjut, di samping tingginya peluang salah sasaran, Ngasbun menilai jika pemberian bantuan dana yang bersifat instan tidaklah mendidik masyarakat. Ia pun meminta pemerintah untuk meninjau ulang prosedur bantuan serupa.
