Pembangunan infrastruktur skala besar, seperti embung atau rumah sakit, juga disebutkan jadi penyerap anggaran tertinggi. Namun, sebagian besar proyek itu dipecah dalam paket kecil sehingga pencairannya tidak sekaligus besar.
Perihal pembangunan jalan utama di Kota Semarang seperti Jalan Majapahit, Adi menyebut itu bukan kewenangan Pemprov.
“Majapahit itu masuk jalan kota, jadi kewenangannya ada di APBD Kota Semarang. Kalau Pemprov hanya menangani jalan yang menghubungkan antar-kabupaten atau antar-kota,” tandasnya.
BACA JUGA: Bank Jateng Salurkan Pinjaman Rp215 M untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Blora
Menurutnya, penganggaran infrastruktur oleh provinsi juga sering untuk mendukung kabupaten/kota yang tidak mampu mendanai proyek jalan secara mandiri.
Jika bicara belanja terbesar secara rutin, Adi mengungkap pos gaji pegawai tetap menjadi yang paling dominan tiap bulannya.
“Kalau belanja bulanan, pasti yang terbesar itu gaji pegawai. Satu Jawa Tengah itu bisa 100 miliaran lebih tiap bulan,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
