Enam kriteria calon Kampung Nelayan Merah Putih
KKP menetapkan enam aspek utama untuk mengukur kesiapan calon lokasi KNMP 2027.
Pertama, keberadaan masyarakat nelayan dan pelaku usaha kelautan serta perikanan yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
Kedua, kelembagaan ekonomi masyarakat. Tim akan memeriksa keberadaan koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD), maupun lembaga lain yang mendukung usaha nelayan.
Ketiga, kejelasan status lahan. KKP memberi perhatian pada aspek ini untuk memastikan lahan yang dsiapkan memiliki status hukum yang jelas atau clean and clear.
Keempat, ketersediaan layanan dasar, seperti listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi.
Kelima, kondisi sarana dan prasarana perikanan. Tim akan mendata fasilitas yang masih berfungsi maupun yang rusak sehingga kebutuhan pembangunan dapat di petakan.
Keenam, penerimaan masyarakat terhadap program, komitmen pemerintah daerah, serta dukungan para pemangku kepentingan.
Menurut Hedi, keenam aspek tersebut harus ada pemeriksaan secara langsung agar pemerintah memperoleh gambaran nyata tentang kondisi setiap wilayah.
“Harapannya, teman-teman turun di lapangan memastikan kondisi riil, memotret secara langsung, tidak berdasarkan asumsi maupun data yang tidak valid,” ujarnya.
Selain enam kriteria tersebut, Satgas KKP juga menyiapkan dimensi penilaian tambahan untuk melengkapi evaluasi. Seluruh hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahapan perencanaan berikutnya.
Penilaian menjangkau Pantura hingga Wonogiri
Di Jawa Tengah dan DIY, KKP melibatkan enam mitra pembangunan dari perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
Mereka adalah Undip, Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Yayasan Katalis dari Yogyakarta, serta Yayasan Pejuang Muda Muria.
Para mitra membantu pemerintah melalui tim yang direkrut untuk melakukan pemeriksaan langsung di calon lokasi.
Hedi menjelaskan, wilayah penilaian di Jawa Tengah mencakup kawasan Pantai Utara (Pantura), mulai dari bagian barat hingga timur. Penilaian juga menjangkau Kabupaten Wonogiri.
Sementara di DIY, pemeriksaan mencakup sejumlah kabupaten, antara lain Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
