SEMARANG, beritajateng.tv – Tidak semua desa pesisir otomatis bisa menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan enam kriteria untuk menyaring calon lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih sebelum pembangunan pada 2027.
KKP menargetkan sekitar 2.000 titik calon lokasi KNMP di berbagai wilayah Indonesia. Untuk memastikan program tepat sasaran, kementerian menyiapkan 3.500 peserta yang akan bertugas sebagai tim penilai dan fasilitator di 37 provinsi.
Pembekalan teknis berlangsung serentak pada 26-30 Oktober 2026. Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembekalan teknis 206 peserta berlangsung di MG Setos Semarang.
BACA JUGA: Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Prioritas, KNTI: Tambaklorok Semarang Masih Terkendala Lahan
Kegiatan ini merupakan bagian dari program KNMP 2027 di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., IPU.
Untuk mempersiapkan program ini melibatkan jajaran KKP, termasuk Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Mohamad Abdi, Ketua Satgas Tenaga Ahli Menteri Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan.
Anggota Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Hedhi Sugito Kuncoro, mengatakan tim penilai harus memastikan kondisi calon lokasi sesuai fakta di lapangan. Pemeriksaan ini penting agar perencanaan pembangunan tidak hanya mengandalkan dokumen atau asumsi.
“Harapannya, para mitra ini membantu kami dari tim Satgas pemerintah, dalam hal ini KKP, untuk menilai atau memastikan calon-calon lokasi KNMP 2027 memang layak untuk pembangunan dan perencanaan,” kata Hedhi di dampingi Fristiya Heri K. dan Fitriayu Wulan Yuniarti, Kamis (29/10/2026).
Ia menegaskan, kegiatan saat ini masih berada pada tahap penyiapan dan perencanaan. Tim lapangan bertugas mengumpulkan informasi dan memberikan penilaian, bukan menetapkan desa yang otomatis mendapat pembangunan.
Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan sebelum KKP memasuki tahap pembangunan.
Enam kriteria calon Kampung Nelayan Merah Putih
KKP menetapkan enam aspek utama untuk mengukur kesiapan calon lokasi KNMP 2027.
Pertama, keberadaan masyarakat nelayan dan pelaku usaha kelautan serta perikanan yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
Kedua, kelembagaan ekonomi masyarakat. Tim akan memeriksa keberadaan koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD), maupun lembaga lain yang mendukung usaha nelayan.
Ketiga, kejelasan status lahan. KKP memberi perhatian pada aspek ini untuk memastikan lahan yang dsiapkan memiliki status hukum yang jelas atau clean and clear.
Keempat, ketersediaan layanan dasar, seperti listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi.
Kelima, kondisi sarana dan prasarana perikanan. Tim akan mendata fasilitas yang masih berfungsi maupun yang rusak sehingga kebutuhan pembangunan dapat di petakan.
Keenam, penerimaan masyarakat terhadap program, komitmen pemerintah daerah, serta dukungan para pemangku kepentingan.
Menurut Hedi, keenam aspek tersebut harus ada pemeriksaan secara langsung agar pemerintah memperoleh gambaran nyata tentang kondisi setiap wilayah.
“Harapannya, teman-teman turun di lapangan memastikan kondisi riil, memotret secara langsung, tidak berdasarkan asumsi maupun data yang tidak valid,” ujarnya.
Selain enam kriteria tersebut, Satgas KKP juga menyiapkan dimensi penilaian tambahan untuk melengkapi evaluasi. Seluruh hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahapan perencanaan berikutnya.
Penilaian menjangkau Pantura hingga Wonogiri
Di Jawa Tengah dan DIY, KKP melibatkan enam mitra pembangunan dari perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
Mereka adalah Undip, Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Yayasan Katalis dari Yogyakarta, serta Yayasan Pejuang Muda Muria.
Para mitra membantu pemerintah melalui tim yang direkrut untuk melakukan pemeriksaan langsung di calon lokasi.
Hedi menjelaskan, wilayah penilaian di Jawa Tengah mencakup kawasan Pantai Utara (Pantura), mulai dari bagian barat hingga timur. Penilaian juga menjangkau Kabupaten Wonogiri.
Sementara di DIY, pemeriksaan mencakup sejumlah kabupaten, antara lain Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
Salah satu mitra disebut menangani sekitar 58 titik calon lokasi. Adapun Yayasan Katalis mendapat cakupan sekitar 10-15 titik di wilayah DIY. Angka tersebut merupakan cakupan masing-masing mitra, bukan total seluruh calon lokasi di kedua provinsi.
Sebelum turun ke lapangan, para peserta mendapat pembekalan mengenai kebijakan pembangunan KNMP 2027, instrumen penilaian, pengujian kuesioner, hingga simulasi pemeriksaan. Mereka juga dipersiapkan untuk berkoordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.
Hedi menyebut proses penilaian lapangan direncanakan berlangsung sekitar dua minggu sesuai jadwal Satgas KKP.
KNMP targetkan mampu menggerakkan ekonomi desa
Hedi menjelaskan, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan permukiman atau penataan kampung. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan desa dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.
Karena itu, perencanaannya harus memperhatikan kebutuhan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, hingga pelaku usaha lain yang bergerak di sektor tersebut.
“Jadi tidak membangun sebuah monumen saja. Namun, ini diharapkan menjadi pemicu untuk mendorong perekonomian di desa,” kata Hedi.
Ia berharap fasilitas yang dibangun nantinya mampu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Dampaknya juga diharapkan menjangkau desa-desa sekitar yang memiliki potensi kelautan dan perikanan. (*)
