Berdasarkan penuturan Utami, BKD Jateng belum bisa membuka formasi untuk R1D di tahun 2025. Namun di sisi lain, berdasarkan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, Utami pun membenarkan bahwasanya penyelesaian PPPK harus rampung tahun 2025 ini.
Hal itu ia ungkap saat menjawab apakah upaya pengangkatan R1D di tahun 2026 mendatang.
“[Diupayakan tahun depan] sudah tidak bisa, maksimal di tahun ini, cuma skenario seperti apa kita belum tahu untuk 2026, cuma untuk 2025 sudah maksimal pengangkatannya di tahun ini,” jelas dia.
BACA JUGA: Penempatan Ratusan Guru PPPK di Jateng Bermasalah, Muhdi Minta Pemprov Bertindak Tanpa Tunggu Pusat
Pihaknya pun melempar ke Panselnas alias Panitia Seleksi Nasional pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat memberi respons mengenai solusi R1D di Jawa Tengah yang masih ada seribu lebih.
“[Solusi] kami tidak bisa mengatur, karena itu nunggu regulasi pusat, karena kewenangan ada di Panselnas ya bukan di Panselda,” jelas dia.
Pusat minta daerah usulkan formasi, Utami soroti anggaran
Pihaknya pun turut merespons soal ‘bola’ pengusulan formasi yang digadang-gadang ada pada pemerintah daerah.
“Oke memang tergantung daerah yang membuka formasi, cuma kembali lagi, itu formasi jenuh atau tidak, itu anggaran ada atau tidak, itu kembalinya di situ lagi sebenarnya,” pungkas dia. (*)
Editor: Farah Nazila
