SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah memetakan daerah kategori rawan bencana tanah longsor.
Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat seluas 1.020.772 hektar tanah di Jateng masuk kategori kelas tinggi atau rawan longsor.
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Jateng, Muhamad Chomsul menyebut bahwa daerah rawan longsor mayoritas ada di area pegunungan tengah.
Wilayah Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) yang berdekatan dengan pengunungan berada pada kategori rawan atau merah.
“Luas tertinggi bahaya tanah longsor ada di Kabupaten Wonogiri, itu sampai 62.658 ha,” ujar Chomsul, Sabtu 2 Desember 2023.
Tak hanya Wonogori, daerah tinggi rawan bencana tanah longsor lainnya tercatat di Kabupaten Cilacap dengan luas 75.695 hektare dan Kabupaten Banjarnegara mencapai luas 72.846 hektare.
Kemudian Kabupaten Wonosobo dengan luas 72.280 hektare, Kabupaten Brebes 65.573 hektare, dan Kabupaten Banyumas 65.227 hektare.
BACA JUGA: 900 Ribu Hektare Lebih Lahan Berisiko Karhutla, BPBD Jateng: Klaten Sumbang Kebakaran Terbanyak
Lebih lanjut, daerah paling rendah rawan tanah longsor berada di Kota Magelang 81 hekatare, Kota Salatiga 412 hektare, dan Kabupaten Demak 907 hektare.
Lalu Kabupaten Klaten seluas 1.930 hektare, Kabupaten Sukoharjo 1.995 hektare, dan Kabupaten Sragen 2.000 hektare
“BPBD setempat dan masyarakat harus memahami ancaman bahaya di sekitar lingkungan (rawan longsor). Termasuk memahami titik aman dalam rumah masing-masing, kita juga minta identifikasi titik kumpul, buat rute evakuasi, rencana pengungsian dan nomor kontak penting,” ujar Chomsul.
Langkah antisipatif BPBD Jateng
Sebagai langkah antisipatif, BPBD Jateng juga sudah melakukan sosialisasi tas siaga bencana (TSB). Adapun sosialisasi itu ialah imbauan kepada warga untuk menyiapkan tas darurat guna berjaga-jaga bila terjadi bencana atau kondisi darurat lain.
“Tujuan TSB untuk persiapan bertahan hidup saat bantuan belum datang, itu memudahkan kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. TSB itu berisi kebutuhan dasar selama 3 hari, seperti surat-surat penting, obat-obatan, pakaian, makanan, minuman dan perlengkapan lain yang diperlukan,” terang Chomsul.
BPBD Jateng juga telah melakukan upaya pencegahan jangka panjang, yakni penguatan kapasitas masyarakat menghadapi rawan bencana hingga membentuk desa tangguh bencana (Destana).
Chomsul menuturkan, Destana memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya.
Destana juga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.
BACA JUGA: Bentuk 57 Relawan Peduli Api, DLHK Jateng Rutin Lakukan Patroli guna Antisipasi Cegah Karhutla
“Kami juga sudah membentuk satuan pendidikan aman bencana. Catatan kami sampai 2023 ada 1.300-an Destana,” kata Chomsul.
BPBD Jateng mengimbau masyarakat untuk senantiasa memantau prakiraan cuaca dari BMKG. Termasuk terus memantau informasi dari BPBD di kabupaten/kota masing-masing.
“Pemantauan dan informasi itu untuk antisipasi sedini mungkin. Dan nomor kontak penting untuk saling berbagi informasi antar masyarakat dan relawan atau BPBD setempat,” tandasnya.(*)
Editor: Farah Nazila
