Scroll Untuk Baca Artikel
Politik

Perguruan Tinggi Deklarasi Dukungan, TPD Ganjar-Mahfud: 10 Hari Jelang Coblosan Banyak Hal Bisa Terjadi

×

Perguruan Tinggi Deklarasi Dukungan, TPD Ganjar-Mahfud: 10 Hari Jelang Coblosan Banyak Hal Bisa Terjadi

Sebarkan artikel ini
kampanye Ganjar-mahfud | civitas academica
Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wilujeng Pramestuti, saat ditemui di Panti Marhaen, Kota Semarang, Minggu, 4 Februari 2024 malam. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

“Semoga itu mampu jadi kekuatan dan energi positif Ganjar-Mahfud,” terangnya.

Sebagai antisipasi kecurangan selama proses Pemilu, utamanya perhitungan suara, Agustina mengaku akan menggelar quick count di Jawa Tengah. Bakal ada 117 ribu lebih petugas dari PDI Perjuangan yang pihaknya latih agar siap mengikuti quick count pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.

BACA JUGA: Tak Gentar dengan ‘Si Komo’ Lewat, TPD Pastikan Bilas Kandang Banteng, Ajak Waspadai Penggelembungan Suara

“Kalau untuk quick count, kita (punya) seluruh petugas di setiap TPS, sekitar 117 ribu lebih. Hari ini (Minggu, 4 Februari 2024) training di 35 kabupaten/kota serentak. Pelatihannya bukan mengumpulkan di satu kabupaten/kota, tetapi kadang di setiap RW pelatihannya serentak,” tandas Agustina.

Sebelumnya, deklarasi oleh civitas academica ini berawal dari Petisi Bulaksumur yang guru besar UGM layangkan kepada Presiden RI Joko Widodo pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu. Adapun isi petisi itu untuk menyampaikan peringatan kepada Jokowi selaku kepala negara yang mereka rasa tak etis selama proses Pemilu berlangsung.

Usai Petisi Bulaksumur, civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyatakan sikap atas kondisi politik saat ini. Rektor UII, Fathul Wahid, dalam pernyataan sikap civitas academica UII menyebut jika Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan. Yang mana, hal itu bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Fathul menyatakan Universitas Islam Indonesia mengeluarkan 6 hal menyikapi kondisi saat ini. Pertama mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan