SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendukung penuh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah setempat, guna mewujudkan clean government and good governances (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih).
Hal itu disampaikan Luthfi dalam acara entry meeting dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 13 Oktober 2025.
“Pemeriksaan objek dan materinya jelas. Artinya, Pemprov Jateng harus mendukung karena untuk kesehatan organisasi,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, organisasi di lingkungan Pemprov Jateng termasuk BUMD menjadi motor penggera pembangunan wilayah. Maka dari itu, kinerjanya harus baik.
“Pemeriksaan ini menguntungkan, karena kita tahu apa yang harus dilakukan terkait keuangan, kinerja, dan sebagainya,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan, pemeriksaan dari BPK ini merupakan bentuk assessment (penilaian) di luar internal pemerintahan. Hal ini untuk menilai mengenai hal-hal yang sudah Pemprov Jateng lakukan.
“Assessment dari luar akan lebih cermat, karena perspektifnya berbeda. Itu akan menjadi bagian untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.
Sumarno meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD yang menjadi objek pemeriksaan agar memberikan data apa adanya. Hal tersebut akan menjadi simpulan dari BPK sehingga dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dalam kesempatan itu, Sumarno juga mengapresiasi BPK yang juga melakukan penilaian terhadap program ketahanan pangan. Menurutnya, assessment dari BPK sangat dibutuhkan agar pemerintah mendapatkan masukan dan rekomendasi, untuk menyiasati berbagai kebijakan dan pelaksanaan yang mendukung ketahanan pangan.
