SEMARANG, beritajateng.tv – Rentetan kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Jawa Tengah yang sedikitnya telah mencuat delapan kali dalam dua bulan terakhir mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD mengambil langkah pencegahan lebih serius.
Selain menyiapkan surat edaran dan mengkaji pemanfaatan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pondok Pesantren, keduanya juga mendorong pemerintah pusat segera memperkuat regulasi, terutama terhadap pondok pesantren yang belum memiliki izin operasional.
Hal tersebut terungkap oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, usai rapat paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 2 Juli 2026.
Sarif mengatakan, maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera mendapat perhatian.
Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga harus ԁibarengi edukasi secara masif kepada pengasuh maupun para santri.
“Yang jelas kami terus bersosialisasi. Ini bagian yang penting dari kami bahwa ini hal yang kurang baik, kurang pas,” ujar Sarif.
BACA JUGA: Catat 198 Kasus Sepanjang 2026, Polda Jateng: Kekerasan Seksual di Ponpes Sangat Mengkhawatirkan
Ia mengatakan pihaknya selaku legislator, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terus mendorong penguatan pondok pesantren melalui berbagai kegiatan edukasi agar kasus serupa tidak kembali terulang.
“Kami khususnya di partai kami juga sosialisasi untuk bagaimana penguatan pesantren-pesantren, mengedukasi pesantren, baik santrinya, baik para pengasuhnya bahwa hal-hal yang terkait dengan kekerasan seksual itu sangat-sangat kurang pas dan kurang tepat,” kata ԁia.
Sarif menilai, salah satu akar persoalan terletak pada pemahaman yang belum tepat mengenai hubungan antara guru dan murid di lingkungan pesantren. Ia mengingatkan penghormatan kepada kiai tetap harus berada dalam batas yang wajar.
“Apa pun kalau berlebihan itu kan tetap tidak baik ya. Itu bagian dari pemahaman yang kurang tepat dan kurang pas,” tutur Sarif.
Ia menilai perlunya edukasi yang berkelanjutan, baik mengenai kehidupan bermasyarakat maupun pemahaman keagamaan agar hubungan antara kiai dan santri tetap berjalan secara proporsional.
“Tidak hanya soal kemasyarakatan tetapi soal pemahaman keagamaan itu butuh edukasi yang baik, kita bersama-sama bahwa antara guru murid, antara masyarakat dan kiainya ada perimbangan yang secara sosial dan batasan yang nanti bisa ԁipahami bersama-sama,” terang Sarif.
Banyak Kasus Kekerasan Seksual, DPRD Nilai Perizinan jadi Salah Satu Upaya Menyaring Pondok Pesantren
Sarif juga menyoroti banyaknya kasus yang terjadi di pondok pesantren yang belum mengantongi izin operasional. Menurutnya, keberadaan izin bukan sekadar administrasi, tetapi juga menjadi salah satu mekanisme pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
“Kenapa dulu salah satunya terkait dengan ini, ya karena salah satu izin muncul kan edukasi kepada pengasuh pesantren, kepada pondok-pondok biar memang benar-benar terjaga,” katanya.
Ia menyebut, proses perizinan menjadi salah satu filter agar pondok pesantren memenuhi standar penyelenggaraan yang baik.
“Salah satu filter kita menjaga pesantren ini, salah satunya dengan kualifikasi yang baik, dengan situasi yang tepat, sehingga bisa lebih terjaga,” ujarnya.
Sarif menduga, masih banyak pondok yang belum berizin karena kurangnya edukasi serta koordinasi antara pengasuh pondok dengan Kementerian Agama maupun pemerintah daerah.
“Kalau memang enggak ada izin dan sebagainya ya itu karena mungkin edukasi dan koordinasi antarpengasuh, mediasi dengan Kemenag, mungkin dengan kita di Biro Kesra sehingga tidak terjalin. Itu PR buat kita semua. Saya prihatin terhadap hal itu,” katanya.
BACA JUGA: Berani Speak Up Disebut Jadi Kunci Putus Rantai Kekerasan Seksual pada Anak
Ia pun mengutuk keras tindakan kekerasan seksual yang ԁilakukan oknum pengasuh pondok pesantren. Meski demikian, Sarif menyerahkan proses penjatuhan hukuman kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya secara pribadi tidak sepakat dan mengutuk kejadian itu. Kita berdoa semoga Tuhan melindungi kita semua dari hal-hal yang semacam itu. Artinya ya kita jaga betul marwah kelembagaan ini. Semoga ini menjadi marwah pesantren, marwah para kiai supaya ini bisa kita jaga ke depannya,” ucapnya.
Selain itu, kata Sarif, DPRD Jawa Tengah juga membuka peluang menyusun dukungan regulasi maupun kerja sama dengan organisasi pesantren guna memperkuat upaya pencegahan.
“Nanti kita kaji kembali. Yang jelas kita akan mendorong secara informal, kita ada rencana juga membuat kerja sama dengan RMI untuk bagaimana mengedukasi terkait dengan ini, khususnya pengasuh dan seterusnya, para santri-santri kita dorong terus pemahaman terkait dengan ini,” kata Sarif.
Baginya, kesadaran kolektif menjadi kunci agar kasus serupa tidak lagi terulang di lingkungan pondok pesantren.
“Artinya ini menjadi bagian hal yang penting yang menjadi kesadaran bersama bahwa semacam ini jangan sampai terulang lagi, ini bisa ԁijaga bersama-sama, dengan kesadaran secara kolektif tentang pentingnya pemahaman dan pengetahuan keagamaan kita,” tandas Sarif.
Sekda Dorong Regulasi Nasional untuk Pondok Pesantren
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkap persoalan maraknya kekerasan seksual di pondok pesantren telah ia sampaikan langsung kepada Menteri Agama RI saat peluncuran maskot dan tema Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional di Jawa Tengah.
Sumarno menyatakan, pemerintah pusat perlu segera menerbitkan regulasi yang lebih tegas mengenai penyelenggaraan pondok pesantren.
“Kami sudah memberi masukan bahwa yang perlu ada adalah masalah regulasi terkait dengan masalah pesantren. Pesantren itu menurut saya harus ada regulasi yang pasti, persyaratannya apa, apa yang harus ԁipenuhi,” terang Sumarno saat beritajateng.tv jumpai di Kantor Gubernur, belum lama ini.
Menurut Sumarno, regulasi tersebut penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam melakukan pengawasan maupun memberikan sanksi. Di sisi lain, Pemprov Jawa Tengah juga mulai mengkaji langkah yang dapat ԁilakukan melalui Perda Fasilitasi Pondok Pesantren.
“Kita punya Perda untuk fasilitasi pondok pesantren. Ini kami lagi minta teman-teman untuk mengasesmen kira-kira kita bisa melangkah apa untuk bisa mencegah,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak seluruh kasus terjadi di pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional.
“Karena kejadian itu tidak semuanya di pondok pesantren yang berizin. Itu yang menjadi masalah, itulah yang saya sampaikan kepada Pak Menteri Agama, “Butuhnya regulasi, Pak. Nanti kalau enggak memenuhi syarat ya tutup,”” tegasnya.
Oleh sebab itu, Sumarno mengusulkan agar pondok yang tidak memenuhi persyaratan nantinya dapat ԁitutup setelah regulasi tersedia.
“Jadi bahwa ini menjadi pondok benar-benar pondok yang sesuai dengan asesmen yang sudah ԁitentukan di dalam regulasi. Sehingga kita bisa mengawasi, bisa menegakkan sanksi dan sebagainya,” lanjutnya.
Pemprov Siapkan Surat Edaran hingga Asesmen Pondok Pesantren
Selain mendorong regulasi dari pemerintah pusat, Sumarno mengatakan Pemprov Jawa Tengah juga tengah menyiapkan surat edaran sebagai langkah awal pencegahan.
Ia menambahkan, asesmen terhadap pondok pesantren menjadi penting mengingat masih banyak lembaga yang belum memiliki izin resmi. Menurutnya, pendataan tersebut tetap membutuhkan koordinasi erat dengan Kementerian Agama sebagai pihak yang memiliki kewenangan.
“Ini kan sebetulnya kewenangan ada di Kementerian Agama ya. Nanti kami juga lagi berkoordinasi karena ini menurut saya menjadi titik baru untuk kita lebih mengasesmen terhadap pondok-pondok yang ada di Jawa Tengah,” terang Sumarno.
Dalam kesempatan itu, Sumarno mengungkapkan persoalan pondok pesantren tidak hanya berkaitan dengan kasus kekerasan seksual.
Ia menyinggung insiden robohnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo sebagai contoh perlunya pengawasan terhadap aspek keselamatan bangunan.
“Kemarin saya sampaikan ke Pak Menteri Agama tidak hanya masalah terkait dengan pelecehan ini, tapi saya juga menyampaikan problem di pondok itu banyak. Mungkin kejadian Sidoarjo yang roboh dan sebagainya itu berarti apa? Bahwa bangunannya itu kan modelnya tambal sulam tanpa asesmen yang baik,” tuturnya.
BACA JUGA: Viral Dugaan Kekerasan Seksual Verbal Mahasiswa UNNES di Medsos, Kampus Sebut Ada Tiga Korban
Sumarno menerangkan, pengasuh pondok pesantren juga perlu mematuhi ketentuan tata ruang saat membangun fasilitas pesantren. Ia mencontohkan banyak masyarakat menghibahkan tanah untuk pondok tanpa mengetahui status tata ruang lahan tersebut.
“Sekarang saya sampaikan ke Pak Menteri, kalau orang menghibahkan tanah ke pondok itu melihat jalur hijau, merah, kuning apa tidak? Biasanya kan enggak. Karena ԁia ingin berbuat baik,” ujarnya.
Akibatnya, kata Sumarno, tak sedikit bangunan pondok berdiri di kawasan yang seharusnya ԁilindungi.
“Begitu masuk di pondok padahal itu jalur hijau yang harusnya pertanian ԁilindungi akan tetap ԁibangun. Inilah PR-PR yang memang harus segera kita tindaklanjuti,” katanya.
Ia berharap berbagai masukan yang telah ԁisampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera ԁitindaklanjuti oleh Kementerian Agama agar pengawasan pondok pesantren semakin baik.
“Mudah-mudahan nanti masukan kami dari Jawa Tengah segera bisa ԁieksekusi dari Kementerian Agama ini,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
