Menurutnya, terdapat sekitar 3.000 rekening di Kota Semarang yang teridentifikasi terkait aktivitas tersebut. Sebagian pemilik rekening sebelumnya tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 4.
“Padahal selama ini mereka menerima bantuan. Kalau rekeningnya teridentifikasi untuk pinjol, statusnya bisa berubah dan bantuan dapat terdampak,” jelas Agus.
Karena itu, masyarakat ia minta lebih berhati-hati menjaga identitas dan rekening pribadi. Pemerintah tidak hanya berupaya memperbaiki data dari sisi administrasi, tetapi juga mengawasi kondisi faktual warga.
Agus menegaskan pembaruan data bansos bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mengawasi ketepatan data di lingkungan masing-masing.
Jika menemukan warga yang sebenarnya mampu tetapi tercatat sebagai kelompok penerima bantuan, masyarakat dapat menyampaikannya melalui kelurahan.
Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetapi memiliki desil yang tidak sesuai juga dapat mengajukan pembaruan data melalui RT dan RW.
“Kalau menemukan data yang tidak pas, misalnya dia mampu tetapi desilnya rendah, sampaikan saja dan laporkan ke kelurahan. Nanti akan di usulkan untuk perubahan data,” tegasnya. (*)
