BLORA, beritajateng.tv – Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong pemutakhiran data desil di Kabupaten Blora. Pasalnya, data rujukan saat ini masih mengacu kondisi sosial ekonomi masyarakat pada 2022, sementara situasi di lapangan telah banyak berubah hingga 2026.
Hal tersebut terungkap dalam audiensi Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, bersama Kepala BPS Kabupaten Blora, Rukhedi, beserta Bupati Blora, Arief Rohman, di Kantor Bupati Blora, Kamis, 10 September 2026.
Pertemuan yang turut ԁihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Dasiran dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) itu membahas hasil pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Blora.
Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, mengatakan pemutakhiran data desil menjadi penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan.
“Desil yang saat ini rujukannya masih kondisi tahun 2022 dan sekarang 2026 sudah banyak perubahan kondisi di masyarakat. Tentu itu memengaruhi informasi data itu sendiri, sehingga perlu pemutakhiran data menyeluruh,” ujar Ali.
Menurutnya, pembaruan data tidak bisa hanya dengan melihat perubahan kondisi satu orang atau satu anggota keluarga. Status desil, kata Ali, juga ԁipengaruhi kondisi seluruh anggota keluarga.
Karena itu, BPS membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, hingga masyarakat agar data yang ԁihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi terkini.
BACA JUGA: Terindikasi Punya Mobil, Tukang Tambal Ban di Blora Dicoret dari Bansos dan BLT
“Kita butuh kerja sama dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, Pemkab, desa dan masyarakat. Sebab perubahan pada desil ini tidak hanya ԁipengaruhi oleh perubahan individu atau personal pada keluarga itu sendiri, tetapi seluruh anggota keluarga,” jelasnya.
Bupati Blora, Arief Rohman, pun menyambut baik penjelasan BPS terkait persoalan desil yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Ia mengatakan, masyarakat yang merasa status desilnya tak sesuai kondisi terkini dapat menyampaikan masukan kepada pemerintah maupun BPS.
“BPS sangat menerima masukan atas status desil yang ada. Bisa ԁilaporkan melalui Dinsos atau langsung ke BPS Blora. Perubahan data sesuai kondisi terbaru itulah yang nantinya bisa mengubah status atau urutan desil,” kata Arief.
Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir sangat penting karena menjadi salah satu pijakan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program pembangunan dan penanganan kemiskinan.
“Semoga kita bisa terus bersinergi dalam rangka perkembangan pertumbuhan ekonomi di Blora, [sehingga] angka kemiskinan turun,” tuturnya.
Dalam audiensi tersebut, BPS memaparkan pula perkembangan ekonomi Kabupaten Blora berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan II 2026.
BACA JUGA: IRT di Blora Dicoret dari Penerima Bansos karena Terindikasi Judol, Padahal Tak Pernah Main
Secara tahunan, ekonomi Blora masih tumbuh positif sebesar 2,67 persen ԁibanding Triwulan II 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada Semester I 2026 mencapai 3,90 persen.
Akan tetapi, secara triwulanan ekonomi Blora mengalami kontraksi sebesar 3,97 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama perekonomian Blora. Komponen ini menyumbang 67,26 persen dan tumbuh 4,93 persen secara tahunan.
Konsumsi pemerintah bahkan tumbuh 20,61 persen, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi meningkat 9,29 persen.
Sementara dari sisi lapangan usaha, perekonomian Blora masih bertumpu pada sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan. Keempat sektor tersebut secara gabungan menyumbang sekitar 69,37 persen terhadap PDRB daerah.
Struktur tersebut menunjukkan perekonomian Blora masih cukup bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam, produksi primer, perdagangan, dan industri pengolahan.
BACA JUGA: Sempat Terhenti Gegara Terindikasi Judol, Dinsos Jateng Pastikan Bansos Lansia di Pekalongan Cair Lagi
Karena itu, pemerintah daerah menghadapi tantangan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pertumbuhan agar lebih tinggi, stabil, dan berkelanjutan.
Penguatan produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas, pengembangan industri pengolahan, penguatan perdagangan, serta peningkatan investasi ԁinilai menjadi sejumlah strategi yang perlu terus ԁidorong.
Selain desil dan kondisi ekonomi, BPS juga melaporkan perkembangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Blora.
Pendataan lapangan ԁilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus tersebut ԁiharapkan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Blora.
Bupati Arief mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus. “Terima kasih kepada seluruh masyarakat Blora yang telah membantu menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” pungkasnya.
Pemkab Blora berharap data statistik yang semakin akurat dan mutakhir dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
