BLORA, beritajateng.tv – Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong pemutakhiran data desil di Kabupaten Blora. Pasalnya, data rujukan saat ini masih mengacu kondisi sosial ekonomi masyarakat pada 2022, sementara situasi di lapangan telah banyak berubah hingga 2026.
Hal tersebut terungkap dalam audiensi Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, bersama Kepala BPS Kabupaten Blora, Rukhedi, beserta Bupati Blora, Arief Rohman, di Kantor Bupati Blora, Kamis, 10 September 2026.
Pertemuan yang turut ԁihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Dasiran dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) itu membahas hasil pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Blora.
Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, mengatakan pemutakhiran data desil menjadi penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan.
“Desil yang saat ini rujukannya masih kondisi tahun 2022 dan sekarang 2026 sudah banyak perubahan kondisi di masyarakat. Tentu itu memengaruhi informasi data itu sendiri, sehingga perlu pemutakhiran data menyeluruh,” ujar Ali.
Menurutnya, pembaruan data tidak bisa hanya dengan melihat perubahan kondisi satu orang atau satu anggota keluarga. Status desil, kata Ali, juga ԁipengaruhi kondisi seluruh anggota keluarga.
Karena itu, BPS membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, hingga masyarakat agar data yang ԁihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi terkini.
BACA JUGA: Terindikasi Punya Mobil, Tukang Tambal Ban di Blora Dicoret dari Bansos dan BLT
“Kita butuh kerja sama dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, Pemkab, desa dan masyarakat. Sebab perubahan pada desil ini tidak hanya ԁipengaruhi oleh perubahan individu atau personal pada keluarga itu sendiri, tetapi seluruh anggota keluarga,” jelasnya.
Bupati Blora, Arief Rohman, pun menyambut baik penjelasan BPS terkait persoalan desil yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Ia mengatakan, masyarakat yang merasa status desilnya tak sesuai kondisi terkini dapat menyampaikan masukan kepada pemerintah maupun BPS.
