BACA JUGA: PAC PDIP Pedurungan Panaskan Mesin Menuju 2029, 800 Pengurus Disiapkan Rebut Kembali 5 Kursi
Kritik DPRD semakin mengarah pada persoalan pendapatan daerah. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban 2025, realisasi pendapatan disebut hanya sekitar 88 persen.
Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat celah besar antara target dan realisasi. Pihaknya juga meminta Pemkot tidak sekadar memangkas belanja, tetapi juga membenahi sisi pendapatan.
“Kalau kita bicara dari laporan pertanggungjawaban 2025, pendapatan itu kan hanya 88 persen. Ya pasti loss. Loss itu kesalahan siapa dan yang perlu memperbaiki siapa?” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Berdasarkan prognosis yang disampaikan, SiLPA berada di kisaran Rp240 miliar.
Angka tersebut perlu dikaji bersama dengan proyeksi defisit yang sebelumnya berada di kisaran Rp300 miliar.
DPRD menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan fiskal Kota Semarang tidak bisa di lihat hanya dari sisi penghematan belanja.
Menurutnya, pemerintah pada dasarnya memiliki dua pilihan ketika menghadapi tekanan anggaran. Pilihan pertama adalah melakukan efisiensi. Pilihan lainnya menggunakan pembiayaan melalui pinjaman.
“Kalau kita mau memperbaiki kegiatan, artinya pelayanan publik, di dalam anggaran ada dua teori. Kita mau utang atau kita efisiensi. Memang dua itu teorinya,” katanya.
Persoalan lain yang ikut disorot adalah SiLPA yang bersumber dari anggaran terikat. Salah satunya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
DPRD mempertanyakan mengapa dana yang tertuju untuk mendukung kebutuhan sekolah masih menyisakan anggaran cukup besar. Kondisi tersebut tentu perlu di evaluasi agar anggaran pendidikan tidak berhenti sebagai angka SiLPA.
“Bantuan Operasional Sekolah ini kan di nantikan oleh sekolah-sekolah. Ketika di beri malah tidak habis dan menjadi SiLPA, ini kan lucu,” ujarnya.
Soroti BLUD
Pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga perlu mendapatkan perhatian. Dewan meminta pemerintah melihat apakah terdapat ruang optimalisasi anggaran pada unit-unit layanan tersebut.
