“Kalau BLUD sampai ada SiLPA besar, ya pegawainya itu di biayai mereka. Kan mereka mampu, wong ada SiLPA yang cukup besar,” katanya.
DPRD menegaskan pembahasan efisiensi tidak boleh berhenti pada angka 19 atau 20 persen. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka program apa yang di pangkas, berapa nilai penghematannya, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Pembahasan tersebut akan menjadi pekerjaan penting Badan Anggaran DPRD Kota Semarang bersama Pemkot dalam penyusunan perubahan APBD.
Baginya, efisiensi yang sehat bukan sekadar memangkas anggaran. Efisiensi harus memperbaiki kualitas belanja, menutup kebocoran atau pemborosan, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai itu nanti justru akan membuat pelayanan publik menjadi terganggu,” pungkasnya. (*)
