SEMARANG, beritajateng.tv – Diskusi menarik terjadi saat Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa dalam kuliah umum di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Diponegoro.
Mahasiswa tersebut bertanya perihal program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang tengah diperdebatkan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Terlebih, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penyumbang kasus keracunan MBG yang tergolong tinggi.
Menjawab pertanyaan mahasiswa tersebut, Pigai menegaskan program MBG hadir untuk membuat rakyat Indonesia tak cuma pintar, namun sehat dan kenyang.
“MBG adalah program yang mempersiapkan tidak hanya sekedar rakyat yang pintar, tapi juga rakyat harus kenyang dan rakyat harus sehat,” ujar Pigai.
Kata Pigai, Pemerintah RI menarget sebanyak 36 juta penerima MBG. Ia pun membandingkan jumlah penerima program serupa di negara lainnya seperti Brazil, yang menurutnya kalah jauh dengan MBG di Indonesia.
“Sampai dengan hari ini MBG sudah 36 juta [penerima], pemerintah sudah targetkan 36 juta [penerima]. Di Brasil itu 40 juta penerima, dia butuh 11 tahun. Indonesia baru 1 tahun sudah 36 juta, dari Februari sampai sekarang kan 11 bulan,” terangnya.
BACA JUGA: BPS Jateng Bakal Survei Dampak Program MBG, Sasar SPPG hingga Rumah Tangga
Dengan jumlah 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG se-Indonesia, Pigai menyebut sudah ada 1 juta makanan yang diterima siswa. Ia pun tak menampik adanya kasus keracunan sejumlah 0,0017 persen yang disebutkan Prabowo.
“Yang [keracunan] 0,0017 persen, berarti 99,99 persen sukses. Meskipun sedikit bermasalah di angka 0,0017 persen, kami tetap serius dan tidak boleh ada masalah lagi,” sambungnya.
Minta mahasiswa tidak hakimi program MBG, Pigai sebut ada kasus keracunan serupa di Jerman dan Amerika
Lebih jauh, Pigai menyinggung bahwa program serupa juga telah lama berjalan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, kata dia, sistem free meal sudah ada sejak tahun 1950-an, begitu pula di Jerman. Namun, Pigai menuturkan, negara-negara tersebut pun tidak luput dari persoalan teknis, termasuk kasus keracunan.
“Di Jerman itu dua-tiga tahun lalu ada yang meninggal karena kesalahan. Di Amerika ada yang sakit, kena racun juga. Padahal ini sudah 60-70 tahun,” ujarnya.
Karena itu, Pigai menilai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG di Indonesia harus dipandang secara proporsional. Ia menekankan, pendekatan berbasis hak asasi manusia atau HAM tak menilai kesalahan dalam proses pembangunan, melainkan memperbaikinya.
“Dalam konteks human right, ketika Anda sedang dalam pekerjaan tidak boleh dinilai tapi diperbaiki. Tidak boleh men-judge bahwa kamu salah,” tegasnya.
BACA JUGA: Lulus Sertifikasi Higienitas, 17 Dapur MBG di Blora Resmi Kantongi SLHS, 40 SPPG Lainnya Menyusul
Pigai kemudian memberi perumpamaan sederhana. Menurutnya, proses jalannya program MBG ibarat orang yang sedang berjalan menuju garis akhir. Kata dia, yang benar bukan menghentikan langkah karena belum sampai, melainkan memperbaiki arah agar bisa tiba di tujuan.
“Saya jalan dari sini sampai di pintu sana, saya sudah sampai di sini Anda marah. Anda men-judge bahwa kamu tidak sampai di finish. Yang benar adalah memperbaiki saja,” katanya.
Lebih lanjut, Pigai mengungkapkan dampak ekonomi dari pelaksanaan MBG juga cukup signifikan. Ia mengklaim, dari total 4,9 juta angkatan kerja baru setiap tahun, program MBG sudah mampu menyerap sekitar 1,5 juta di antaranya.
Angka itu menurutnya menjadi capaian penting dalam menekan pengangguran sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat bawah.
“Kalau dari setahun itu angkatan kerja kita hampir 4,9 juta, ada 1,5 juta dari MBG ter-cover. Sehingga yang tersisa 3 juta, dan 3 juta itu dibuka lapangan kerja yang baru,” tutup Pigai. (*)
Editor: Farah Nazila
