“Kita harus melakukan pendekatan ke kelompok rentan ini, salah satunya dengan sosialiasi call center 112 yang bisa merekomendasikan pasien yang harus rawat inap. Ini sangat bagus, karena masyarakat nggak harus nyari sendiri,” pungkasnya.
Keaktifan Jamkesmas 84 Persen
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam menjelaskan jika keaktifan jaminan kesehatan warga Semarang mencapai 84 persen. Sisanya 16 persen ini beulm aktif ataupun memiliki asuransi mandiri, atau ikut BPJS secara mandiri.
“Untuk UHC capaian kita diangka 100 persen dan ini untuk semua layanan masyarakat, untuk yang 16 persen ini paling banyak mereka mandiri. Tapi kita tetap melakukan evaluasi agar warga yang belum punya bisa mendapatkan akses layanan kesehatan,” tambahnya.
Terkait temuan banyaknya, keluhan warga rawat inap namun setelah tiga hari belum pulang, menurutnya terjadi karena klaim yang belum terbayar.
Hal ini lah yang membuat Dinas Kesehatan di setiap puskesmas memiliki 144 diagnosis penyakit sehingga bisa masyarakat manfaatkan.
Menurutnya, adanya klaim dari BPJS yang belum terbayar memang berdampak ke masyarakat. Dinas Kesehatan, kata dia, telah menyampaikan ke Kementerian Kesehatan jika temuan itu masih belanjut pada tahun 2024 lalu.
“UHC ini kan yang membayar Pemerintah, dan full kita yang cover itu yang membedakan dengan jaminan kesehatan lainnya,” bebernya.
BACA JUGA: Anggaran UHC Kota Semarang Naik Rp 15 Miliar, Tak Terdampak Efisiensi
Komitmen Pemkot untuk mempekuat jaminan kesehatan sendiri, pada anggaran perubahan ini ada penambahan anggaran Rp 15 miliar, dari yang sebelumnya di APBD murni 2025 diangka RP 76 sampai Rp 77 miliar.
Hal ini lanjut Hakam, sesuai dengan visi dan misi Agustin-Iswar yang akan menambah jangkuan pelayanan kesehatan gratis. Pemkot kata dia, memang getol melanjutkan hal tersebut.
“Pastinya akan menambah jangkauan, perkiraannya bisa mengover 30 ribu warga dan setiap tahun anggaran naik agar jangkauannya lebih luas,” tuturnya.
