SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Kesehatan Kota Semarang, terus memperkuat jangkauan universal health coverages (UHC), untuk memberikan jaminan kesehatan. Selain anggaran UHC yang meningkat, harapannya juga ada penguatan jangkauan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat satu.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menilai jika pelaksanaan UHC Dinas Kesehatan saat ini patut mendapat apresiasi. Hal ini karena bisa menjamin kesehatan warga ibu kota Jawa Tengah.
Menurutnya, masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum terjangkau, salah satunya di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.
“Dengan UHC ini Pemkot sudah melaksanakan program kesehatan gratis bagi warga. Tapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum tercover,” katanya, Rabu, 28 Mei 2025.
BACA JUGA: Pemkot Semarang Tambah Anggaran Rp 15 Miliar Program UHC, Bisa Biayai 10 Ribu Warga Tak Mampu
Menurut dia, pekerjaan rumah (PR) dari Dinas Kesehatan harus bisa masuk ke masyarakat yang belum tersentuh. Selain itu, citra pengobatan gratis yang perawatannya terkesan dibatasi harus dihilangkan. Tak hanya itu, juga antrian kamar serta antrian UGD yang membuat masyarakat mengeluh.
Pilus sapaannya, meminta ada pemerataan layanan kesehatan di daerah yang jauh dari pusat kota. Dengan pembangunan RSUD Tipe D Mijen, kata dia, bisa mendekatkan fasilitas kesehatan terutama untuk warga di daerah pinggiran. Namun, dia meminta Dinas Kesehatan agar fasilitas yang ada di Mijen harus setara dengan RSWN.
“Ada yang sambat kalau pakai pengobatan gratis, belum sembuh sudah suruh pulang. Nah ini bikin mereka trauma. Selain itu saya harap pemerataan kesehatan, misal warga Gunungpati, Mijen kalau ke RSWN kan jauh. Saya minta fasilitas di RSUD Mijen bisa meningkat atau minimal setara,” jelasnya.
Dewan kata dia, terus melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya. Namun perlu ada pendekatakan kepada kelompok rentan ataupun wilayah pinggiran yang belum tercover.
Adanya Call Center 112 yang bisa warga manfaatkan untuk mengakses layanan kesehatan pun harus ada sosialisasi ke masyarakat.
“Kita harus melakukan pendekatan ke kelompok rentan ini, salah satunya dengan sosialiasi call center 112 yang bisa merekomendasikan pasien yang harus rawat inap. Ini sangat bagus, karena masyarakat nggak harus nyari sendiri,” pungkasnya.
Keaktifan Jamkesmas 84 Persen
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam menjelaskan jika keaktifan jaminan kesehatan warga Semarang mencapai 84 persen. Sisanya 16 persen ini beulm aktif ataupun memiliki asuransi mandiri, atau ikut BPJS secara mandiri.
“Untuk UHC capaian kita diangka 100 persen dan ini untuk semua layanan masyarakat, untuk yang 16 persen ini paling banyak mereka mandiri. Tapi kita tetap melakukan evaluasi agar warga yang belum punya bisa mendapatkan akses layanan kesehatan,” tambahnya.
Terkait temuan banyaknya, keluhan warga rawat inap namun setelah tiga hari belum pulang, menurutnya terjadi karena klaim yang belum terbayar.
Hal ini lah yang membuat Dinas Kesehatan di setiap puskesmas memiliki 144 diagnosis penyakit sehingga bisa masyarakat manfaatkan.
Menurutnya, adanya klaim dari BPJS yang belum terbayar memang berdampak ke masyarakat. Dinas Kesehatan, kata dia, telah menyampaikan ke Kementerian Kesehatan jika temuan itu masih belanjut pada tahun 2024 lalu.
“UHC ini kan yang membayar Pemerintah, dan full kita yang cover itu yang membedakan dengan jaminan kesehatan lainnya,” bebernya.
BACA JUGA: Anggaran UHC Kota Semarang Naik Rp 15 Miliar, Tak Terdampak Efisiensi
Komitmen Pemkot untuk mempekuat jaminan kesehatan sendiri, pada anggaran perubahan ini ada penambahan anggaran Rp 15 miliar, dari yang sebelumnya di APBD murni 2025 diangka RP 76 sampai Rp 77 miliar.
Hal ini lanjut Hakam, sesuai dengan visi dan misi Agustin-Iswar yang akan menambah jangkuan pelayanan kesehatan gratis. Pemkot kata dia, memang getol melanjutkan hal tersebut.
“Pastinya akan menambah jangkauan, perkiraannya bisa mengover 30 ribu warga dan setiap tahun anggaran naik agar jangkauannya lebih luas,” tuturnya.
Dari sisi layanan, pihaknya membangun satu puskesmas baru di Kaligawe. Saat ini, lanjut dia, ada 39 puskesmas yang ada di 16 kecamatan.
Di 2025 ini pada anggaran perubahan akan ada alokasi untuk menambah alat serta sarana di RSUD Tipe D Mijen.
“Tahun ini kita usahakan bagaimana fasilitas kesehatan kita benahi, Bu Wali komitmen hal ini agar bisa dimanfaarkan warga,” pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan public dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unnes, Dr. Cahyo Seftyono, menilai layanan kesehatan di Kota Semarang saat ini sudah bagus, di mana isu kesehatan tercover dengan baik oleh Pemkot.
“Secara umum, sangat bagus. tapi harus dada sosialisasi masif apa yang pemerintah lakukan dan dewan jadi kolaborasi baik,” katanya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
