Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, meminta Dinas Kesehatan lebih cermat dalam mengelola serapan anggaran 2025 agar tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Serapan anggaran sampai Oktober belum maksimal, padahal waktu tinggal satu bulan. Kami juga meminta data detail pendapatan dan belanja tahun 2025 dan 2026, mengingat banyak wacana efisiensi anggaran,” ujar Mualim.
Ia menekankan bahwa efisiensi tidak boleh menyentuh program yang bersifat krusial, seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan puskesmas.
Komisi D juga meminta agar potensi kenaikan pendapatan BLUD, yang rata-rata naik 7 persen, bisa meningkat hingga 10 persen terutama untuk puskesmas, laboratorium dan Rumah Sakit Mijen.
Menurut Mualim, optimalisasi pelayanan puskesmas menjadi penting mengingat kebutuhan masyarakat terus meningkat. Termasuk layanan spesialisasi gigi yang kini mulai di perluas.
“Kami berharap serapan anggaran tidak menunggu sampai batas akhir pada 15 Desember. Kalau serapan rendah, akan sulit mengajukan tambahan anggaran pada 2026,” ujarnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
